Isu Etika dalam Gratifikasi

Fakta moral yang mesti menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang ha­nya memiliki modal moral rendah? Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mem­ punyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru.

Meski begitu, penegasan status ini tak dilakukan melalui kinerja dan prestasi, tapi melalui perubahan gaya hidup. Karenanya, jabatan politik dan jabatan publik tidak di­ hayati sebagai tanggung jawab dan amanah, tetapi justru sebagai kesempatan menampil­ kan gaya hidup baru di luar akal sehat.

Realitas tersebut, nyaris belum bergeser dari gambaran Clifford Geertz tentang The Theatre State. Seperti diuraikan Geertz tentang negara klasik di Bali pada abad ke­ 19, negara tidaklah mempunyai kekuasaan meme­ rintah terlebih dahulu, yang kemudian dipen­ taskannya lewat berbagai drama ke negaraan. Sebaliknyalah yang terjadi. Berbagai pentas, glamor, dan keagungan lebih menonjol dari­ pada karya. Pentas glamor, bukan hanya seka­ dar tanda kekuasaan, melainkan telah men­ jadi kekuasaan itu sendiri.

Hal yang terasa amat kurang dalam ne­ gara teater (dan masih terjadi hingga saat ini di Indonesia), adalah kesanggupan me­ merintah, yaitu statecraft , "regnancy", atau rule. Pejabat­pejabat lebih banyak diwarnai semangat negara teater. Mereka sangat dekat dengan mental estate (status atau tingkatan sosial), dan begitu hirau dengan model state­ liness ( pentas, glamor, dan keagungan ). Bahkan di daerah yang paling miskin sekalipun, kebijakan­kebijakan megah­glamor selalu berulang setiap kali. Bentuknya nyaris sera­ gam, mulai dari pengadaan mobil baru, biaya sewa rumah (meski sudah ada rumah pri­ badi), perjalanan dinas, biaya purna bhakti, dan lain sebagainya.

Bahkan saking tak terkontrol, banyak yang terjerumus ke korupsi, bahkan korupsi berjamaah. Realitas moral sosial seperti ini, sebe­ narnya sudah cukup menjelaskan mengapa penegakan hukum di negeri ini tidak pernah maksimal, bahkan setiap kali menimbulkan kekecewaan yang begitu luas. Aturan begitu melimpah, bermacam­macam lembaga peng­ awasan dibentuk, tapi justru korupsi dan praktik mafia kian tumbuh subur. Kata kunci­ nya, karena kesadaran etis kita masih sangat rendah. Kedepankan Moralitas Tanggung jawab untuk mengelola hukum secara benar, membutuhkan basis moral yang lebih tinggi dari sekadar moralitas anak ­anak. Moralitas dimaksud, oleh Kohlberg, disebut moralitas orang dewasa. Yakni moralitas yang sudah berada pada tahap konvensional dan pasca­konvensional.

Berbeda dengan moralitas pra­konvensional yang berpusat pada diri sendiri, maka moralitas konvensional lebih berorientasi pada konvensi, prinsip, dan hukum. Tidak melakukan korupsi, bukan karena takut diburu KPK, tetapi lebih karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, menjadi ukuran satu­satunya tin­ dakan dari orang­orang yang sudah berada pada tingkat moralitas konvensional ini. Per teori, moralitas jenis ini sudah cukup bagi penegakan hukum yang normal.

Di tangan mereka yang sudah berada pada level ini, hukum dijalankan dengan lurus apa ada­ nya. Mereka adalah orang­orang yang taat asas, dan tidak mudah diajak kompromi dan bermain gila dengan hukum. Moralitas ini­ lah yang amat langka di negeri ini, sehingga wajah hukum kita begitu buruk. Masih ada moralitas yang lebih tinggi dari moralitas taat asas ini, yakni moralitas pasca­konvensional. Moralitas ini memiliki dua jenis, yaitu moral­ itas "akal kritis" dan "moralitas hati nurani". Mereka yang sudah berada pada level moralitas akal kritis, selalu memperjuangkan kadaan yang lebih baik bagi kepentingan bersama.

Mereka tidak tanggung­tangung berani bertindak beyond the call of duty atau super erogatoris: memiliki spirit kepeloporan yang luar biasa . Hal yang ingin saya tekankan dari deskripsi posisi moral elit tersebut adalah, bahwa menghadapi pejabat dengan moralitas rendah, butuh kebijakan kriminal yang keras: (1). Aturan harus ketat/rigid, (2). Sanksi ha­ rus keras, (3). Law enforcement harus ketat, (4). Kontrol harus kuat dan ketat, (5). Reward and punishment harus berjalan konsisten.

Dalam menyusun aturan tentang gratifikasi, perlu memperhatikan moralitas eks­ ternal dan moralitas internal dari hukum. Moralitas eksternal, terkait dengan eksisten­ sinya sebagai aturan dalam ruang publik di mana kesederajatan, keadilan, dan keadaban dipertahankan dan dibela. Moralitas internal: Aturan Primer, harus: rasional, jelas­tegas, prediktabel, koheren (tidak tumpang tindih), akseptabel wajar dan berada dalam batas kemampuan orang rata­rata, mengandung ka idah (ada nilai­nilai yang dibela).

Karena itu, aturan gratifikasi harus berangkat dari beberapa asumsi/pengandaian ontologi. Pertama , tiap orang cenderung melakukan kesalahan, dan karena itu tingkahlaku yang benar dan tidak merugikan orang lain, tidak dapat diserahkan kepada kehendak pribadi tiap orang, tetapi perlu diatur dengan peraturan hukum positif. Melalui larangan gratifikasi misalnya, seorang peja­ bat secara tidak langsung dicegah dari ber ­ buat banyak kesalahan dan diselamatkan dari berbagai keteledoran ( sin of omission ) dan ke­ cerobohan ( sin of commission ).

Kedua , Penyelenggara negara (PN/pn), karena posisi/jabatannya, rawan power tends to corrup . Mereka jauh lebih rentan terha­ dap kesalahan dan kejatuhan, karena me­ miliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalah­ gunakan. Kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat dari­ pada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenar ­ kan diri juga berkali­kali lebih besar dari kemampuannya mengritik dan mengawasi dirinya. Inilah sebabnya, pejabat/penyeleng­ gara negara wajib tunduk pada pengawasan publik, termasuk melalui hukum. Sebagai pe­ nyelenggara negara harus mempunyai moral courage untuk menyadari kerentanannya itu, bersedia dikontrol, dan bersedia menerima sanksi akibat kesalahannya.

Ketiga, PN/pn adalah pejabat publik yang diberi kepercayaan, diberi kewenangan, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola kepen­ tingan negara dan publik. Di titik ini, mereka memikul kewajiban etis untuk: (i). Menjaga marwah jabatan agar tetap dipercaya dan di­ hormati oleh publik, (ii). Cegah disalahguna­ kan dan divenalisasi, (iii). Tidak merugikan publik dan negara. Maka larangan gratifikasi harus dikaitkan dengan tiga hal itu.

Oleh: Bernard L. Tanya | Penulis Buku/Pakar Hukum