Melawan Pelemahan KPK

Hingga tahun ke-12 KPK masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tetap menjadi ancaman bagi para koruptor maupun pendukungnya. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi anti rasuah ini telah menyentuh hampir disemua lini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari pusat hingga ke daerah di Indonesia.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat sejumlah prestasi yang berhasil ditorehkan oleh KPK sejak lembaga ini berdiri. Dalam aspek penindakan, KPK telah melakukan sejumlah terobosan antara lain dengan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelaku korupsi, menjerat dan memiskinkan pelaku korupsi secara berlapis dengan regulasi antikorupsi dan regulasi anti pencucian uang.

Lembaga ini juga berhasil membawa kembali koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan menuntut pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi. Hingga saat ini upaya penuntutan KPK terbukti 100 persen berhasil karena semua pelakunya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Aspek pecegahan yang dilakukan oleh KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 249 triliun. Pada tahun 2013, KPK secara institusi berhasil menerima penghargaan Ramon Magsasay, sebuah penghargaan bergengsi di tingkat Asia. Penghargaan ini diberikan karena kiprah KPK dinilai memberikan inspirasi bagi upaya pemberantasan korupsi di Asia.

Namun upaya yang gencar dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK, tentu mendapat banyak pertentangan dari koruptor dan para pendukungnya. Masifnya upaya pelemahan terhadap KPK kemudian memunculkan istilah perlawanan balik terhadap koruptor (Corruptor fightback). Ironisnya perlawanan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak namun muncul dari banyak pihak dan saling bekerja sama. Tak heran mulai muncul gerakan “Koalisi Pelemahan KPK” untuk kepentingan mendeligitimasi KPK.

Sejak berdiri tahun 2003, dalam pantauan ICW terdapat sedikitya 12 upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh para koruptor maupun para pendukungnya. Sejumlah pelemahan terhadap KPK yang menonjol adalah pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya 16 uji materi UU KPK yang berpotensi melemahkan dan memangkas kewenangan KPK pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untungnya semua upaya pelemahan tersebut ditolak oleh Hakim Konstitusi.

Pelemahan terhadap KPK juga muncul melalui proses anggaran. Anggaran gedung baru KPK pada tahun 2013 lalu pernah tertahan/ dibintangi sehingga tidak bisa dicairkan, namun setelah mendapatkan dukungan publik (dikenal dengan gerakan Saweran untuk gedung KPK), dana gedung baru disetujui. Usulan KPK mengajukan anggaran untuk membuat penjara dan kantor perwakilan di daerah juga pernah ditolak DPR.

Untuk melemahkan atau menggagalkan upaya penyidikan KPK saat ini marak permohonan praperadilan. Melalui Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK setidaknya telah kehilangan 2 (dua) kasus korupsi yang ditanganinya yaitu yang melibatkan petinggi Kepolisian dan mantan Kepala Perpajakan. Putusan Hakim Sarpin yang dinilai kontroversial karena memperluas objek praperadilan kemudian menjadi acuan bagi tersangka lain agar lepas dari jeratan hukum KPK.

Terakhir pelemahan KPK yang paling rutin adalah melalui mekanisme yang sah yaitu proses legislasi dengan cara melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK). Dalam catatan ICW usaha sejumlah parpol di DPR mengusulkan dan membahas Revisi UU KPK sudah dimulai sejak lima tahun lalu atau tepatnya tahun 2011.

Proses legislasi Revisi UU KPK adalah yang paling alot sejak era reformasi karena berkali-kali diusulkan kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari publik. Paling tidak sudah ada 3 (tiga) Rancangan Revisi UU KPK yang diduga disiapkan oleh DPR dan beredar ke publik maupun media yaitu Naskah Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015, dan edisi Februari 2016.

Secara logika, upaya melakukan revisi sebuah regulasi tentu berupaya memperkuat atau memperbaiki regulasi sebelumnya. Namun berbeda dengan yang disiapkan oleh DPR. Rancangan Revisi UU KPK yang dibuat justru bermaksud melemahkan KPK bahkan upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pelemahan KPK pastinya akan terus berjalan seiring dengan langkah lembaga antikorupsi ini melakukan upaya-upaya yang menggangu kenyamanan para koruptor. Selama negara ini berdiri segala bentuk pelemahan terhadap KPK (baik dari dalam maupun dari luar) penting untuk diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak. KPK tetap harus menjadi musuh para koruptor dan mempertahankan komisi antikorupsi ini tetap bernama “Komisi Pemberantasan Korupsi”.

KPK bisa terselamatkan dari pelemahan hingga saat ini karena dukungan dan kepercayaan banyak pihak termasuk dari media dan rakyat. Oleh karenanya KPK perlu membayar kepercayaan rakyat dengan cara meningkatkan prestasi yang diperolehnya dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat memberantas korupsi secara lebih masif dan efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga dan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan politik Presiden dan DPR juga tetap mutlak diperlukan untuk mendukung dan memperkuat KPK. Janji Presiden Jokowi untuk selalu mendukung KPK perlu terus dikawal dan direalisasikan khususnya melawan segala upaya pelemahan terhadap KPK. Pada sisi lain DPR selayaknya menjadikan KPK sebagai mitra untuk memerangi korupsi dan bukan justru menjadikannya sebagai musuh yang harus diberantas.

Oleh: Emerson Yuntho | Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, ICW