• Beranda
  • Ragam
  • Opini
  • Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi

Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, membuat bangsa ini tidak mung­kin hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pen­cegahan korupsi, kampanye, dan pe­nyadaran lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi.

Melalui gerakan tersebut, KPK berupaya melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dengan memanfaatkan produk­-produk literasi antikorupsi. Tetapi, jauh sebelum Literasi Antikorupsi yang diinisiasi KPK dan komunitas literasi di Indonesia mengemuka, pada 1954, Pramoedya Ananta Toer telah menulis novel berjudul Korupsi . Dalam kisah tersebut, Ba­kir, seorang pegawai kecil yang awalnya jujur, tidak kuasa menahan segala kemiskinan yang mengimpit. Akhirnya, ia pun, seperti juga pegawai lainnya, ikut korupsi kecil­-kecilan dengan menjual barang-barang kantor. Me­rasa aman, Bakir menaikkan eskalasi korupsinya, hingga akhirnya ia terjebak pada kera­kusan lalu berakhir di jeruji besi.

Empat puluh tahun kemudian, Tahar Ben Jelloun, penulis berkebangsaan Prancis ketu­runan Maroko, terilhami dari novel Pram tersebut. Ia menulis novel dengan tematik yang hampir sama. Novel berjudul L'Homme rompu tersebut, kemudian diterjemahkan ke da­ lam Bahasa Inggris dengan judul Corruption dan mendapatkan penghargaan hadiah sastra Prix Gouncourt. Kendati berjarak hingga 40 tahun, novel Pram rupanya sanggup melewati palung batas negara dan kebudayaan. Tu­lisannya bisa menggetarkan pembaca seperti Jelloun dan secara intertekstual, jelaslah Jelloun tergerak menulis problematika yang sama atas hasil keterbacaannya. Hal ini men­jadi wajar, selain karena Pramoedya Ananta Toer memang penulis ulung, tema mengenai korpusi sebetulnya menjadi gejala umum di dunia.

Berkaca pada proses literer tersebut, kita bisa menarik garis lurus bahwa sebuah karya yang memercikkan kebaikan akan membasa­hi hati siapa pun. Karya sastra sebagai produk kebudayaan literasi sanggup menjadi cermin kehidupan, sehingga dengan karakteristik karya sastra, sebetulnya sangat dimungkin­kan untuk menjadi bagian dari propaganda dalam proses pencegahan korupsi. Hal itu terlihat dari mulai maraknya penulis­-penu­lis yang menghasilkan karya bertema anti­korupsi.

Pada 2013, misalnya, penyair Heru Mu­giarso dan Sosiawan Leak memprakarsai se­buah gerakan yang dinamakan "Puisi Meno­lak Korupsi" (PMK). Mereka mengumpulkan karya­-karya para penyair di Indonesia yang bertendensi menolak korupsi. Lalu mereka melakukan roadshow di pelbagai tempat dan menggagas pertunjukkan seni baca puisi, seminar, orasi budaya dan lain­lain.

Gerakan yang dilakukan PMK adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegelisahan seorang penulis yang sudah mulai jengah dengan fenomena korupsi yang mewabah. Sajadah Lipat Pak Camat (Tinta Medina, 2015) yang ditulis Riyanto el Harist, seorang birokrat dari Pemerintah Provinsi Banten atau Kelomang (Gramedia, 2015) karya Qiz­ ink la Aziva, yang berlatarbelakang sebagai wartawan, Surat dari Bapak (Puspa Swara, 2016) karya Gol A Gong menambah panjang daftar karya sastra yang bernafaskan anti­ korupsi. Ini adalah pembuktian sederhana bahwa Literasi Antikorupsi sedang menemu­ kan jalannnya. Ini juga membuktikan, bahwa upaya KPK dalam merangkul masyarakat un­ tuk melawan korupsi semakin menemukan hasilnya.

Begitupun, Literasi Antikorupsi memang tidak bisa berhenti sampai para penulis. Tak kalah penting adalah penguatan gerakan tersebut, antara lain dengan mengaktivasi komunitas literasi agar menjadi bagian dari propaganda literasi antikorupsi. Peran komu­ nitas literasi di antaranya, taman bacaan ma­ syarakat, perpustakaan bergerak, sudut baca, rumah buku, dan sebagainya. Peran mereka tak bisa diabaikan. Sebab, bisa menjadi jem­ batan antara penulis dan pembaca.

KPK memang perlu dibantu masyarakat yang berlatar sosial kelas menengah yang peduli literasi karena mereka disinyalisasi memiliki pemahaman yang cukup baik me­ngenai bahaya laten korupsi.

Dengan karakteristik yang independen dan hadir di tengah-­tengah masyarakat untuk membudayakan minat membaca, komunitas literasi yang ribuan jumlahnya itu bisa menjadi pemantik di masyarakat untuk terlibat dalam proses advokasi antikorupsi. Sebagai contoh, prinsip kejujuran yang ditanamkan di komunitas literasi adalah mengenai pe­minjaman buku. Di beberapa komunitas, pe­minjaman buku bisa dilakukan kapan pun dan setelah selesai, pembaca mengembalikan lagi ke tempat semula. Walaupun sederhana, penanaman integritas ini adalah pondasi awal bagi para pembaca dalam proses pembiasaan.

Selain itu, karakteristik komunitas li­terasi adalah learning center. Banyak sekali kegiatan­kegiatan di komunitas literasi yang melibatkan banyak pihak dengan latar be­lakang pembelajar yang variatif. Potensi ini bisa dimanfaatkan oleh KPK dan para penu­lis buku antikorupsi untuk melakukan dialog dengan pemustaka sehingga transfer penge­tahuan betul­-betul terjadi.

Jika kerja sama Literasi Antikorupsi ini bisa benar ­benar terealisasi dengan baik, saya yakin akan banyak masyarakat yang ikut am­bil bagian di dalam proses pencegahan. Dan jika ini terjadi, para jamaah koruptoriah mu­lai berpikir ulang untuk melanjutkan polah mereka yang terbukti sudah begitu menyeng­sarakan rakyat.

Oleh: Firman Venayaksa | Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat