Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi

Rangkap jabatan berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi, salah satunya M. Nazaruddin. Ia sebagai petinggi perusahaan sekaligus anggota Badan Anggaran DPR merupakan peluang besar bagi Nazaruddin untuk menyalahgunakan wewenangnya. Di dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengenai pasal itu melarang rangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang seperti lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara dan notaris.

Di Indonesia sendiri konflik kepentingan bisa terbilang cukup tinggi dan terjadi di beberapa instansi terutama di pemerintahan. Misalnya saja seorang pejabat di Kementerian yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN. Hal semacam ini berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu harus ada upaya penanganan dan pencegahan dari konflik kepentingan tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep dan cakupan dari rangkap jabatan itu sendiri, pertama saya akan membahas tentang apa itu konflik kepentingan dan rangkap jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Sedangkan rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro. Kedua hal ini sangatlah berkesinambungan, dimana ada rangkap jabatan pasti akan konflik kepentingan di dalamnya.

Menurut Ombdusman RI, data pada tahun 2017 dari 144 BUMN dan Unit Usaha, di antaranya ada 541 komisaris yang mana 222 merangkap jabatan sebagai pelayanan publik. Rangkap jabatan juga berasal dari beberapa instansi mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga akademisi di perguruan tinggi negeri. Misalnya, di Kalimantan Timur terdapat PNS menjabat pula sebagai kepala dinas, kepala Biro, atau pejabat setingkat eselon II, 21 posisi komisaris BUMd atau badan pengawas Persuda diisi 16 pejabat publik.

Menurut Waluyo Komisioner Komisi Aparatur Negara (KASN), hal seperti ini menimbulkan konflik kepentingan dan akan terjadi kecurangan (korupsi). Didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pejabat dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi, BUMN dan BUMD. PNS yang merangkap jabatan (komisaris) akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapablitas, berpotensi KKN.

Mengapa pejabat melakukan rangkap jabatan? Karena banyaknya faktor di antaranya faktor kepentingan, maka dari itu para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikannya kepada tim sukses atau kepada keluarganya. Ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan.

Setidaknya ada 2 pasal UU dan peraturan pemerintah yang melarang rangkap jabatan seperti UU No. 5 Tahun 1999 pasal 26 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain......”, pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan komisaris atau direksi pada perusahaan atau perusahaan swasta....”, dan pasal 8 PP. RI No. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukural “pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional”.

Jadi, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang tidak boleh melakukan rangkap jabatan yakni direksi perusahaan negara/swasta atau komisaris, menteri, pimpinan organisasi dan PNS. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan - jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Terdapat pengecualian bagi PNS yang dapat rangkap jabatan yaitu jaksa, peneliti dan perancang apabila tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya.

Rangkap jabatan memunculkan masalah konflik kepentingan yang serius di kalangan pejabat negara. Ada beberapa hal yang menimbulkan konflik kepentingan antaralain (1) situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan, perangkapan jabatan di beberapa lembaga instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis ataupun tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain, (2) situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, (3) situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia budaya korupsi masih begitu sangat kuat dan belum pulihnya institusi-institusi demokrasi dan pengawasan. Dikarena itu dikhawatirkan rangkap jabatan akan menimbulkan konflik kepentingan. Memang tidak ada peraturan atau Undang-undang yang fokus membahas rangkap jabatan tapi ini sudah jadi kesadaran masing-masing termasuk instansi-instansi atau partai politik itu sendiri.

Sumber penyebab dari konflik kepentingan antara lain kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undang, perangkapan jabatan, hubungan finansial, gratifikasi, kelemahan system organisasi dan kepentingan pribadi.

Konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif terutama di lingkungan BUMN/BHMN/BLU/BUMD dalam proses pembuatan kebijakan Direksi yang berpihak kepada suatu pihak akibat hubungan dekat, proses pengangkatan/mutase/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari penyelenggara negara dan rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan yang berujung pada terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan sendiri Menurut Sjachran Basah merupakan perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan peraturan perundang-undangan. Korupsi jabatan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perilaku menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan status.

Pengaturan penyalahgunaan wewenang di dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 saat dipandang sebagai delik inti. Ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur dan menegaskan: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.....”

Namun menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang selanjutnya disebut dengan istilah “Diskresi” dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal peraturan Perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi Pemerintahan.

Pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mempunyai makna bahwa jika terdapat dugaan pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, maka diselesaikan terlebih dahulu secara administratif berdasarkan hukum administrasi melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara.

Ketentuan ini berimplikasi pada salah satu unsur dalam pasal 3 UU Tipikor yakni penyalahgunaan wewenang, harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika hasil keputusan Tata Usaha Negara menyebutkan terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun juga kehadiran unsur penyalahgunaan wewenang sebagai delik korupsi, memberikan rujukan hukum yang jelas bahwa penyelesaian kewenangan dan tugas jabatan seseorang pejabat berlandaskan kepada disiplin ilmu administrasi. Namun jika dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas jabatan menimbulkan dampak terhadap tindak pidana berupa penggunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang menyimpang dari tujuan dan maksud diberikannya kewenangan jabatan, apalagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu penyelesaiannya menggunakan hukum tindak pidana korupsi.

Jadi menurut pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya selalu dikaitkan dengan standar dan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena komersialisasi kekuasaan menimbulkan damapak berkurangnya iinvestasi dan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi.

Di dalam mengambil sebuah keputusan penyelenggara negara harus mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memirkan keuntungan pribadi.

Seorang pejabat eselon satu di Depkeu menduduki jabatan komisaris di dua atau tiga perusahaan berbeda. Pemborosan ini juga bersumber pada uang negara. Ombudsman dan KPK mendorong supaya adanya regulasi turunan dari Undang-Undang Aparatur negara yang menyangkut masalah penghasilan.

Begitu baik mengurai banyaknya pemimpin yang rangkap jabatan di eksekutif dan partai politik (parpol). Akibatnya, pejabat bersangkutan tidak bisa konsentrasi karena perhatian dan tanggung jawab terpecah. Bahkan, kadang sulit dibedakan apa sang pejabat berperan sebagai eksekutif atau sebagai pimpinan parpol saat berkunjung ke daerah. Sangat sedikit pejabat negara yang bisa memisahkan itu.

Tahun lalu, perangkapan jabatan pimpinan parpol dengan jabatan lembaga publik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) pernah diungkap Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan memberikan dua solusi untuk mengatasinya. Pimpinan parpol nonaktif dan menunjuk kader lainnya sebagai pelaksana tugas pimpinan di parpolnya. Atau, melepaskan jabatannya di parpol dan sepenuhnya mengonsentrasikan pikiran dan perhatiannya pada jabatan publik yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Marwan Mas, Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, penghapusan pemisahan rangkap jabatan, memang tidak begitu mudah dan langsung bisa dilaksanakan sebelum ada peraturan hukum yang jelas dan tegas. Selain karena aturannya belum ada, juga akan ditolak oleh komunitas parpol, apalagi ketua partai sangat menentukan keberadaan partainya. Ketua umum partai masih ditempatkan sebagai figur sentral yang akan dijadikan jualan untuk meraih dukungan rakyat. Sangat disayangkan karena UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik tidak mengatur seorang pimpinan parpol yang terpilih atau diangkat sebagai pejabat publik harus melepaskan jabatannya di parpol

Menurut saya bisa dilihat rangkap jabatan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dikhawatirkan juga pejabat atau komisaris yang terkait dalam rangkap jabatan tersebut tidak dapat bekerja semaksimal mungkin karena terikat dengan jabatan lain. untuk itu untuk mencegah atau mengurangi konflik kepentingan dilakukan beberapa cara seperti kode etik,pelatihan, arahan serta conseling yang memebrikan contoh untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan, melakukan arahan, pengawasan atau memberikan kesempatan kepada orang lain dengan melaksanakan seleksi rekanan atau penerimaan pada masyarakat yang lebih berkompoten.

Oleh: Melisa Tenribali | Mahasiswa Universitas Hasanuddin