Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, membuat bangsa ini tidak mung­kin hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pen­cegahan korupsi, kampanye, dan pe­nyadaran lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi.

Isu Etika dalam Gratifikasi

Fakta moral yang mesti menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang ha­nya memiliki modal moral rendah? Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mem­ punyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru.

Korupsi dan Politik Yang Merusak Hutan

Sumber daya alam (SDA) Indonesia yang begitu melimpah, kerap menjadi sasaran empuk para pencari rente. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka tak jarang menghalalkan segala cara, hingga berbagai praktik korupsi juga tumbuh di dalamnya. Berbagai kecurangan tersebut tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia.

Melawan Pelemahan KPK

Hingga tahun ke-12 KPK masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tetap menjadi ancaman bagi para koruptor maupun pendukungnya. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi anti rasuah ini telah menyentuh hampir disemua lini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari pusat hingga ke daerah di Indonesia.

Membangun Budaya, Melahirkan Generasi Antikorupsi

Beberapa waktu lalu saya mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Antikorupsi di Surabaya. Kegiatan tersebut diadakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti). Alhamdulillah, sejak mengikuti Diklat saya mendapat amanah untuk mengampu Pendidikan Antikorupsi yang menjadi mata kuliah wajib di institusi. Bersama teman sejawat, saya sering terlibat kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pendidikan antikorupsi. Baik di dalam atau di luar kampus.

Pemimpi(n) Baru KPK

Oleh: Feri Amsari
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tak banyak perubahan yang terjadi ketika Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pengabdiannya pada lembaga anti-rasuah itu.

Metamorfosis Sandi Korupsi

Oleh Sabir Laluhu (Wartawan)

Kasus-kasus korupsi, khususnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun belakangan memunculkan berbagai aktor.

Menggagas Keseimbangan Peran Media

Oleh Gilang Gusti Aji - Peneliti pada Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom)

Sejak pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003, ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai. Isu pemberantasan korupsi menjadi populer, salah satunya karena peran media massa.

Aksi Perempuan Agen '007' Cegah Korupsi

Oleh: Aghnia Adzkia, CNN Indonesia
(Juara II Lomba Tulis Kategori Jurnalis, Festival Antikorupsi 2015)

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Rumah Hingga Sekolah

Oleh: Arief Saefudin
Juara II Lomba Karya Tulis Kategori Umum, Festival Antikorupsi 2015)

  • 1
  • 2