PROGRAM PILKADA BERINTEGRITAS 2015

Tingginya tingkat golput, maraknya politik uang dan  masifnya praktek kecurangan adalah beberapa permasalahan yang dihadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang lalu. Selain itu Tahun Politik 2014 juga menyisakan dampak negatif dalam bentuk panasnya tensi politik yang masih terasa hingga kini, tergambar dari dinamika di parlemen maupun partai politik di Indonesia.

Di tahun 2015, Indonesia kembali dihadapkan pada perhelatan politik dalam skala besar, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Rencananya Pilkada serentak ini akan digelar di 269 daerah (9 Pemilihan Gubernur dan 260 Pemilihan Bupati/Walikota). Mengingat hasil Pilkada Serentak ini nantinya akan menjadi penentu kondisi jalannya pemerintahan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, perlu adanya jaminan bahwa proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan Kepala Daerah yang mampu membawa perubahan positif bagi wilayah dan rakyat yang dipimpinnya. Kepala Daerah yang jujur, amanah dan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat adalah sosok idaman yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh rakyat Indonesia.

Ada 3 (tiga) elemen kunci yang menjadi penentu agar Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan menghasilkan apa yang menjadi harapan bersama, yaitu: calon kepala daerah, penyelenggara, dan tentunya masyarakat pemilih sebagai subyek utama pemegang mandat.

Untuk mewujudkan semua itu, semua pihak secara bersama-sama perlu mengawal rangkaian proses dan tahapan Pilkada. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan sebuah rangkaian kegiatan bertajuk Program Pilkada Berintegritas 2015. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada (calon kepala daerah, penyelenggara dan masyarakat) akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas yang akan bermuara pada terwujudnya proses Pilkada yang berintegritas, demi terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bersih, jujur, dan mampu mengemban amanah jabatannya untuk memakmurkan segenap rakyat Indonesia.

Program Pilkada Berintegritas yang digagas oleh KPK ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

  1. Monitoring perkembangan terkini terkait Pilkada Serentak
  2. Koordinasi dengan KPU & Bawas!u Pusat
  3. Pemetaan Stakeholder Daerah yang terkait
  4. Koordinasi dengan Stakeholder Daerah

Program yang secara resmi diluncurkan oleh KPK pada 31 Agustus 2015 tersebut juga melibatkan stakeholder terkait antara lain: KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, masyarakat lain seperti NGO/CSO, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa serta media massa lokal maupun nasional.

Untuk mendukung program ini, KPK menyediakan berbagai saluran informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain melihat kepatuhan LHKPN para Calon Kepala Daerah melalui Pantau Pilkada, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait Pilkada serentak 2015 melalui Kanal KPK TV atau Kanal KPK Radio, bahkan media sosial KPK di twitter @KPK_RI dan fanpage facebook Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat juga didorong untuk melapor apabila menemukan kejanggalan terkait harta para pejabat atau Calon Kepala Daerah melalui Pengaduan Masyarakat.