Riset Publik

Combating Corruption In Yudhoyono’s Indonesia: An Insider’s Perspective

This paper shares my experiences in combating corruption under President Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) administration from 2004 to 2014. In particular, I want to give you my inside story as President SBY’s Special Advisor for Legal Affairs from 2008 to 2009; his Special Advisor for Legal Affairs, Human Rights, and Anti-Corruption from 2009 to 2011; and his Deputy Minister for Law and Human Rights from 2011 to 2014.

Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)

Eksaminasi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Pusat Atas nama Terdakwa Amir Fauzi (Nomor: 127/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST) bertujuan untuk melihat apakah hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Selain itu juga memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi.

Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi

Banyaknya Perguruan Tinggi yang bermasalah dengan korupsi merupakan akibat dari tidak transparannya pengelolaan informasi. Sistem manajemen yang berbelit-belit menyebabkan publik kesulitan mengakses informasi yang berguna untuk mengawasi setiap kegiatan Perguruan Tinggi. Salah satu cara agar Perguruan Tinggi terbebas dari praktek korupsi adalah dengan memperbaiki tata kelola Perguruan Tinggi, yaitu menciptakan media pengelolaan informasi yang baik.

Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik Korupsi Pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap

Studi ini mendeskripsikan adanya praktik menyimpang pada proses perubahan tenurial di Segara Anakan dari common property menjadi private property yang dilakukan oleh para aktor atas dampak terjadinya perubahan bentang alam berupa terbentuknya daratan sedimentasi. Sebagai sumber daya alam komunal, Segara Anakan menjadi struggle area bagi para aktornya. Konsekuensi dari hal ini telah melahirkan kontestasi dan negosiasi dalam memanfaatkan dan menguasai sumber daya alam.

Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi

Kata ‘integritas’ dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya atau utuhnya sesuatu, teridentifikasi dari reaksinya terhadap rangsangan dari lingkungannya. Penyelisikan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal.

Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dimana, negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntuan pidana.

Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih difokuskan pada proses peradilan pidana. Proses tersebut bermula dari tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan hingga vonis hakim di pengadilan. Pembuktian adalah tahapan yang sangat esensial baik kepada terdakwa maupun penuntut umum. Dikatakan demikian karena ketika terjadi silang sengkarut pendapat antara terdakwa dan penuntut umum maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?

Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal jumlah uang, tetapi juga menciptakan inefisiensi, memperbanyak kejahatan, memperlamban pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro. Tak heran, dikarenakan sedemikian parahnya dampak yang diciptakan, hingga Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia, pun akhirnya menganjurkan agar negara-negara mengkriminalisasi suap di sektor swasta.

Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris Dan Prancis

Tulisan ini akan membahas lingkup tindak pidana korupsi dan kesalahan dari korporasi berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih minimnya kajian terkait pembuktian kesalahan korporasi khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. 

Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi

Dalam banyak kasus korupsi, diduga keras, korporasi juga terlibat dan menjadi bagian kejahatan tapi korporasi hampir tidak pernah dijadikan subyek hukum yang diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada fakta lain yang juga sangat faktual, di sebagian besar kasus korupsi yang dilakukan korporasi juga terjadi korupsi politik.