• Beranda
  • Ragam
  • Riset Publik
  • Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)

Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)

Eksaminasi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Pusat Atas nama Terdakwa Amir Fauzi (Nomor: 127/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST) bertujuan untuk melihat apakah hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Selain itu juga memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi.

Juga memberikan gambaran umum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah tuntuan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan memiliki keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh. Ketiga elemen tersebut haruslah sejalan dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Eksaminasi ini juga diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam melihat dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis. Sehingga dapat pula meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil eksaminasi ini menunjukkan adanya Misconduct of Judge yang dilakukan majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa. Hal Selain itu juga keliru dalam menerapkan aturan tentang Justice Collaborator yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama di Dalam Tindak Pidana tertentu. Majelis Hakim juga menyimpangi aturan minimum khusus dalam Undang-Undang Tipikor dimana ancaman hukuman minimum yang diatur dalam Pasal 12 huruf c adalah 4 tahun penjara. Justru Majelis Hakim dengan mempergunakan pertimbangan hukum yang lemah dan keliru menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum yaitu 2 tahun penjara. Terdakwa yang merupakan Hakim harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Hakim justru memutus sangat ringan bagi terdakwa yang telah mencoreng wajah lembaga peradilan. Ke depan hukuman bagi pelaku yang merupakan hakim haruslah dikenakan hukuman yang seberat-beratnya.

PENDAHULUAN

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri di tahun 2003 sedikitnya ada 48 hakim dan pegawai pengadilan yang tersandung kasus korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2016). Jumlah tersebut terus meningkat seiring gencarnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim dan pegawai pengadilan sepanjang tahun 2016. Kondisi lembaga peradilan yang korup sudah berlangsung lama. Sejak memasuki rezim reformasi praktik busuk di lembaga peradilan terlihat semakin jelas dan dilakukan secara vulgar. Hampir di setiap lini dan tahapan peradilan praktik korupsi terpelihara dengan baik. Indonesia Corruption Watch mencatat praktik korupsi sudah dimulai sejak perkara masuk ke Pengadilan hingga putusan (Indonesia Corruption Watch , 2003). Korupsi di pengadilan dilakukan dengan berbagai pola seperti, jual beli majelis hakim, negosiasi putusan dan meminta uang balas jasa.

Salah satu contoh kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil Mochtar menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lebak, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang dan Lampung Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pilkada Provinsi Banten. Selain menerima suap, Akil Mochtar juga melakukan pencucian uang saat menjadi Anggota DPR dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas perbuatannya Akil Mochtar diganjar hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini menjadi putusan bersejarah karena merupakan putusan pengadilan tipikor pertama yang berani memutus terdakwa dengan hukuman maksimal seumur hidup.

Selain kasus Akil Mochtar, kasus korupsi berupa suap kepada hakim juga terjadi di banyak daerah. Salah satunya adalah kasus suap tiga orang hakim PTUN Medan yaitu, Tripeni Arianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi yang dilakukan oleh Pengacara senior O.C Kaligis. Pada 9 Juli 2015, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ketiganya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Uang suap yang berasal dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho diserahkan kepada pengacara O.C Kaligis untuk diberikan kepada ketiga hakim PTUN Medan. Suap tersebut diberikan berkaitan dengan upaya pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pengusutan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Dalam perkara tersebut pemberian suap dimaksudkan untuk mengatur Majelis Hakim yang akan memeriksa pengujian kewenangan tersebut dan mengatur putusan yang akan dikeluarkan. Operasi Tangkap Tangan ini pada akhirnya ikut menyeret O.C Kaligis, Gatot Pudjo Nugroho dan istri sebagai pelaku dan inisiator pemberian suap. Ketiga hakim PTUN Medan yang menerima suap dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut ketiganya 4 tahun penjara. Selain itu vonis ini lebih rendah dibandingkan ancaman hukuman sebagaimana pasal yang didakwakan kepada mereka.

KASUS POSISI

16 Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemanggilan terhadap Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Atas panggilan tersebut Ahmad Fuad Lubis menyampaikan secara langsung kepada Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara terkait adanya surat panggilan tersebut. Gatot Pudjo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti kemudian berkonsultasi dengan O.C Kaligis membahas upaya yang dapat dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tidak diarahkan kepada Gatot Pudjo Nugroho. Atas pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

April 2015, Sehubungan dengan rencana pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, O.C Kaligis, M. Yagari Bastara dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan yang merupakan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Medan meminta agar dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut O.C Kaligis menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera di PTUN Medan. Atas maksud tersebut Tripeni Irianto Putro mempersilahkan untuk diajukan. Setelah berkonsultasi, O.C Kaligis memberikan uang sejumlah SGD 5.000 (lima ribu dollar singapura) kepada Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

5 Mei 2015, sebelum mendaftarkan permohonan pengujian, O.C Kaligis kembali menjumpai Tripeni Irianto Putro dan memberikan uang sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar singapura) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang menangani perkara tersebut. Setelah pemberian uang tersebut, O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk mendaftarkan permohonan pengujian.

6 Mei 2015, Tripeni Irianto Putro menetapkan dirinya, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut. Setelah menerima berkas perkara Majelis Hakim berdiskusi tentang perkara tersebut.

18 Mei 2015, dilaksanakan sidang pertama dengan acara pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang, O.C Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro untuk meyakinkan yang bersangkutan agar memutus sesuai dengan petitum dalam permohonan.

2 Juli 2015, O.C Kaligis dan M. Yagari Bastara menemui Tripeni Irianto Putro mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN dan menyerahkan satu amplop putih berisi uang, namun ditolak oleh Tripeni Irianto Putro. M. Yagari Bastara kemudian bertemu dengan Darmawan Ginting dan Syamsir Yusfan dan menyampaikan permintaan O.C Kaligis agar nantinya putusan dibuat sesuai dengan petitum yaitu, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan tidak sah karena harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut Darmawan Ginting meminta imbalan dan meminta dipertemukan dengan O.C Kaligis.
Dalam musyawarah Majelis Hakim, Darmawan Ginting menyampaikan pertemuan dengan M. Yagari Bastara, yang kemudian Tripeni Irianto Putro meminta Darmawan Ginting dan Amir Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan O.C Kaligis. Kemudian dalam rapat musyawarah hakim disepakati untuk mengabulkan sebagian permohonan.

2 Juli 2015, O.C Kaligis bertemu dengan Evy Susanty untuk membicarakan perkembangan persidangan sekaligus memberikan uang sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan kepada Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh M. Yagari Bastara kepada Darmawan Ginting dan Amir Fauzi, masing-masing USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Atas penerimaan uang tersebut Darmawan Ginting dan Amir Fauzi melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro.

7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut ada unsur penyalahgunaan Wewenang, serta menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.

8 Juli 2015, Syamsir Yusfan menghubungi M. Yagari Bastara dan mengatakan Ketua PTUN meminta uang untuk pulang mudik. Kesokan harinya M. Yagari Bastara mengantarkan uang sejumlah USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) terkait permintaan Tripeni Irianto Putro dengan persetujuan O.C Kaligis. Sesaat setelah pemberian uang, Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara dan tripeni Iriano Putro.

DAKWAAN

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Amir Fauzi dengan menggunakan dakwaan Alternatif.

Pertama
Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau

Kedua
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (5) Ke-1 KUHPidana. Pasal-pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 Huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;”

Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

TUNTUTAN

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar:

  1. Menyatakan Terdakwa AMIR FAUZI bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa: (Hal 3 – Hal 90) seluruhnya dikembalikan kepada Penuntun Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yagari Bastara..
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

PUTUSAN MAJELIS

Majellis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Tito Suhud selaku Hakim Ketua, Ibnu Basuki Widodo dan Didiek Riyono Putro sebagai Anggota Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2016 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa: (Hal 334 – Hal 427 ) dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yagari Bastara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

CATATAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama. Amir Fauzi dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Meski diputus bersalah oleh Majelis Hakim namun setidaknya ada 2 catatan hukum terkait upaya memeriksa dan mengadili perkara. Kedua catatan tersebut diantaranya mengenai Tuntutan Ringan jaksa Penuntut Umum, Vonis Ringan dan Justice Collaborator.

Tuntutan Penuntut Umum Masih Dalam Kategori Ringan

Pengaturan tentang tuntutan pidana (Requisitoir) tidak secara rinci diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum tuntutan pidana merupakan surat yang memuat pembuktian surat dakwaan yang didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa yang disertai dengan tuntutan pidana (RM, 2006).

Tuntutan pidana dibacakan setelah proses pembuktian terhadap perkara pidana dilakukan antara penuntut umum dan terdakwa / penasihat hukum. Meskipun dalam KUHAP tidak secara rinci menjelaskan tentang anatomi dari tuntutan pidana (requisitoir) tetapi dalam praktiknya, tuntutan pidana terus berkembang dari masa ke masa. Keberadaan tuntutan pidana menjadi sangat penting mengingat fungsi pentingnya dalam proses pemeriksaan perkara.

Tuntutan pidana pada intinya haruslah menjelaskan korelasi antara perbuatan yang dituduhkan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini penting karena penuntut umum harus dapat menyimpulkan korelasi keduanya dengan mendasarkan pada analisa hukum agar didapati tuntutan pidana yang proporsional dan optimal bagi terdakwa. Selain juga mempertimbangkan aspek tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Sayangnya, Putusan No. 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tidak mengurai secara lengkap tuntutan pidana (requisitoir) jaksa penuntut umum. Sehingga sulit mengurai dengan pasti bagaimana jaksa menyimpulkan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menghasilkan tuntutan pidana yang proporsional dan optimal dengan tujuan pemidanaan. Putusan hanya mengutip tuntutan hukuman bagi terdakwa. Dikutip dalam putusan Halaman 3, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Amir Fauzi dengan hukuman:

  1. Menyatakan Terdakwa AMIR FAUZI bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Jika dilihat dari tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Amir Fauzi lebih sesuai dengan kriteria unsur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan dakwaan kedua. Dalam Hal ini terdakwa Amir Fauzi yang merupakan Hakim PTUN Medan bersama dengan Majelis Hakim lain (Tripeni Irianto Putro dan Darmawan Ginting) telah menerima suap untuk mempengaruhi putusan yang dibuat dalam gugatan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diajukan oleh O.C Kaligis. Dimana keyakinan tersebut timbul dengan melihat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pasal 12 Huruf c sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas mengatur ancaman hukuman minimum yaitu 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Jika merujuk pada Poin 2 tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum 4 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan ini masih tergolong dalam klasifikasi hukuman yang ringan mengingat ancaman hukuman minimum dalam Pasal 12 Huruf c adalah 4 tahun penjara.

Meski di satu sisi perbuatan yang diurai dalam dakwaan telah terbukti dalam fakta persidangan, namun tidak didapati penjelasan tentang kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum. Ketiadaan penjelasan yang utuh tentang requisitoir berakibat pada tidak ditemukannya dasar pemikiran pengenaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga alasan dibalik tuntutan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara tidak dapat dilihat. Apakah tuntutan hukuman tersebut sebanding dengan peran dan bobot kesalahan terdakwa.
Meski begitu ketiadaan hubungan antara kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah tuntutan hukuman pidana dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan komparasi (comparative approach). Dalam perkara ini menjadi relevan untuk melihat apakah tuntutan dalam perkara dengan terdakwa Amir Fauzi sudah optimal diterapkan dengan memperbandingkan tuntutan pidana dalam perkara sejenis.

Dalam beberapa perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan Pasal 12 Huruf c, setidaknya tercatat ada 10 Hakim yang pernah terjerat kasus korupsi (Untuk perkara Syarifudin, hakim tidak sepakat dengan jaksa yang mengenakan pasal 12 huruf c dan mengenakan terdakwa dengan Pasal 5 ayat 2). Dari tabel terlihat bahwa perkara yang pernah ditangani oleh KPK dimana melibatkan Hakim sebagai penerima suap, justru dituntut dengan kategori hukuman yang berat. Tuntutan paling ringan dikenakan kepada Heru Krisbandono yang tersangkut kasus suap dalam persidangan korupsi APBD Kab. Grobogan dan Ramlan Comel yang menerima hadiah dari mantan Walikota Bandung untuk mempengaruhi putusan perkara korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung. Baik Heru Krisbandono dan Ramlan Comel dituntut 10 tahun penjara.

Tuntutan terberat dikenakan kepada Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menerima suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain Akil Mochtar, hakim lain yang dituntut hukuman berat adalah Syarifudin. Syarifudin merupakan Hakim Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima suap terkait perkara pailit PT. Sky Camping Indonesia. Hakim Syarifudin dituntut 20 tahun penjara.

Tabel 1. Daftar Hakim Terjerat Korupsi oleh KPK

table kasus korupsi exam

NO PERKARA KORUPSI TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM WAKTU

  1. Menerima Suap dari Sri Dartutik, Adik terdakwa Kasus Korupsi APBD Kab. Grobogan Heru Krisbandono 10 Tahun 6 Tahun 5 April 2013
  2. Kartini Juliana Marpaung 15 Tahun 8 Tahun 5 April 2013
  3. Menerima Suap dalam Gugatan PT Onamba Indonesia Imas Dianasari 13 Tahun 6 Tahun 30 Januari 2012
  4. Menerima Suap dalam Perkara penyimpangan dana pemeliharaan Mobil DPRD Grobogan Pragsono 11 Tahun 5 Tahun 8 April 2014
  5. Asmadinata 11 Tahun 5 Tahun 22 April 2014
  6. Menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung. Setyobudi Tejocahyo 16 Tahun 12 Tahun 17 Januari 2013
  7. Menerima hadiah Rp. 1,9 Miliar dan USD 160 Ribu dari Mantan Walikota Bandung Dada Rosada untuk mempengaruhi hasil sidang perkara Bansos Pemkot Bandung Ramlan Comel 10 Tahun 7 Tahun 9 Desember 2014
  8. Menerima Suap Rp. 250 Juta dari Kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan harta pailit PT. Sky Camping Indonesia Syarifudin 20 Tahun 4 Tahun 28 Februari 2012
  9. Menerima Suap dari DL Sitorus Ibrahim 12 tahun 6 Tahun 2 Agustus 2010
  10. Suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Seumur Hidup Seumur Hidup 30 Juni 2014

Jika dibandingkan dengan tuntutan yang dikenakan kepada Terdakwa Amir Fauzi dengan data tabel maka akan terlihat gap yang sangat besar. Dalam banyak perkara suap hakim, Jaksa Penuntut Umum selalu menuntut terdakwa dengan hukuman yang terbilang berat. Sayangnya dalam perkara ini hal tersebut tidak terjadi. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi standar bagi Jaksa dalam meletakkan berat ringannya tuntutan yang diajukan.

Dalam praktiknya, pengenaan tuntutan terhadap terdakwa perkara korupsi dalam perkara suap mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah nilai suap, kedudukan atau jabatan si penerima suap dan aspek konsekuensi yang timbul dari pemberian suap. Jika merujuk pada data tabel, status penerima suap yang merupakan Hakim dijadikan sebagai faktor utama dalam mengenakan tuntutan tinggi bagi terdakwanya. Jabatan Hakim yang merupakan jabatan yang mulia dan bermartabat tinggi serta menuntut integritas tanpa cela menempatkan kedudukan Hakim berbeda dari jabatan publik atau pejabat negara pada umumnya. Hakim yang merupakan tulang punggung keadilan menjadi dasar pemberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan mengingat beberapa tuntutan dalam perkara terdahulu sudah sepantasnya Jaksa Penuntut Umum mengenakan tuntutan yang lebih berat bagi terdakwa Amir Fauzi. Terlepas dari jumlah suap yang diberikan oleh Gatot Pudjo Nugroho dan O.C Kaligis, profesi Hakim yang mulia dan menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan harus jadi dasar pengenaan tuntutan yang berat.

Vonis Ringan dan Penetapan Justice Collaborator

Selain tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penting kiranya mengupas lebih jauh amar putusan Majelis Hakim. Meskipun Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi namun perlu didalami soal pertimbangan hakim dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan tersebut juga harus dapat dirasionalisasikan dengan pertimbangan hakim. Secara sederhana, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim haruslah sejalan dan proporsional dengan pertimbangan hakim. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan pun dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim.

Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang intinya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa AMIR FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa berdasarkan putusan hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Huruf c, dan dihukum dengan 2 tahun penjara. Dari amar putusan tersebut dapat dengan jelas terlihat adanya kejanggalan. Jika kita kembali melihat ancaman hukuman yang termuat dalam Pasal 12 Huruf c, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;”

Ancaman hukuman dalam Pasal 12 huruf c dibagi atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara kurun waktu tertentu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Amir Fauzi adalah 2 tahun penjara. Hukuman ini justru lebih ringan dari ancaman minumum hukuman dalam Pasal 12 huruf c yakni 4 tahun. Majelis Hakim dalam hal ini menyimpangi ketentuan Pasal 12 huruf c dan mengurangi hukuman bagi terdakwa lebih rendah dari pidana minimum.
Penjatuhan pidana dibawah ancaman pidana minimun ini didasarkan pada argumentasi hakim yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaborators sebagimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi Justice Collaborator, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;”

Pertimbangan hakim tersebut membawa kita pada pertanyaan, Apakah tepat pertimbangan Majelis Hakim tersebut untuk dijadikan dasar pengurangan hukuman bagi terdakwa? Namun sebelum masuk kedalam analisis perlu dibahas terlebih dahulu Justice Collaborator untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang hal tersebut.

Istilah Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dapat dijumpai dalam banyak literatur atau aturan dan konvensi internasional. Dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) disebutkan bahwa:

Article 37. Cooperation with law enforcement authorities]

  1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.
  2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
  3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Prinsip pokok yang diatur dalam UNCAC ini kemudian menjadi satu pedoman penyusunan aturan tentang pelaku yang bekerjasama dalam hukum nasional. Aturan yang lebih terperinci tentang keberadaan pelaku yang bekerjasama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban. Undang-Undang 31 Tahun 2014 secara jelas menggambarkan Justice Collaborator sebagai Saksi Pelaku. Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan:
“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Disebutkan bahwa:

“(2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

  1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.”

Dari kedua ketentuan tersebut dapatlah ditarik prinsip-prinsip umum tentang keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator. Aturan lebih teknis mengenai Justice Collaborator diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, ketentuan tentang pemberian status Justice Collaborator diatur dalam Poin ke-9 SEMA 4/2011, yang berbunyi:

9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan;
  2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Poin ke-9 SEMA 4/2011 mendudukan ketentuan a dan b sebagai syarat utama diberikannya status Justice Collaborator kepada terdakwa. Selain itu keberadaan ketentuan a dan b haruslah dipahami bersifat kumulatif karena merupakan bentuk syarat yang harus dipenuhi.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara jelas menyebutkan bahwa “Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaborator ......”, hal ini membawa implikasi hukum bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria Justice Collaborator sebagaimana yang diamanatkan oleh SEMA 4/2011. Meskipun dalam perkembangannya terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya serta mempermudah penegak hukum membongkar perkara ini secara lebih jelas, namun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tidak pernah menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama / Justice Collaborator.

Dalam perkara yang sama, Jaksa Penuntut Umum justru menjadikan terdakwa M. Yagari Bastara dan terdakwa Tripeni Irianto Putro sebagai Justice Collaborator. Bahwa dalam Keterangan Terdakwa (Halaman 149) yang termuat dalam putusan No. 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, disebutkan:

Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. KEP -892/01-55/09/2015 tertanggal 23 September 2015 Tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi atas nama tersangka Tripeni Irianto Putro.

Pemberian status Justice Collaborator bagi Tripeni Irianto Putro telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA 4/2011. Berbeda halnya dengan terdakwa Amir Fauzi yang tidak pernah mendapatkan status tersebut dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, tidak seharusnya Majelis Hakim memberikan status Justice Collaborator kepada Terdakwa Amir Fauzi.

Kejanggalan pemberian status Justice Collaborator bagi terdakwa Amir Fauzi diperkuat dengan pertimbangan hakim yang lemah. Meskipun Majelis Hakim dalam pertimbangannya berhasil membangun argumentasi kesalahan terdakwa namun di sisi lain Majelis Hakim gagal dalam menjelaskan bobot kesalahan dan peran terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai bobot kesalahan dan peran terdakwa dalam perkara a quo amatlah penting untuk mengukur hukuman yang tepat bagi terdakwa.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 yang di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP memberi pengertian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara seorang diri dan dilakukan secara bersama-sama. Pasal 55 ayat (1) KUHP pada akhirnya menjadi salah satu alat ukur dalam menentukan peran dan bobot kesalahan terdakwa. Tanpa mempertimbangkan pasal ini rasanya penjatuhan hukuman pidana menjadi tidak proporsional. Konstruksi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

  1. mereka yang melakukan (Plegen)
  2. yang menyuruh melakukan (Doenplegen)
  3. turut serta melakukan (Medeplegen)

Plegen, adalah seorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya pelaku dapat dalam artian pengertian tunggal maupun dalam pengertian jamak. Sedangkan Doenplegen, adalah orang yang menyuruh lakukan suatu perbuatan pidana. Setidaknya ada 3 syarat penting dalam Doenplegen, Pertama, alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Dan yang terakhir adalah Medeplegen, atau yang secara sederhana sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan. (Hiariej, 2014)

Sayangnya Majelis Hakim perkara a quo tidak secara rinci dan cermat menjelaskan kualifikasi perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan:
Menimbang, bahwa unsur ke empat (Pasal 55 ayat 1/penyertaan) bersifat alternatif, artinya apabila salah satu peranan dalam unsur ini terbukti, maka unsur keempat dianggap telah terpenuhi;
Bahwa Majelis Hakim menyatakan “.....salah satu peranan dalam unsur ini....” merujuk kepada bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Dengan demikian Majelis Hakim haruslah dapat membuktikan salah satu peran dari terdakwa Amir Fauzi dalam konteks penyertaan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menjelaskan fakta hukum yang ada, nampak adanya kerjasama untuk mewujudkan penerimaan hadiah berupa uang dari O.C Kaligis melalui M. Yagari Bastara kepada Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan dalam kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.
Dalam hal ini Majelis Hakim gagal menjelaskan bentuk peranan terdakwa dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan demikian sulit rasanya menerima logika hukuman yang dijatuhkan namun disatu sisi Majelis Hakim gagal menunjukkan peranan terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan peran terdakwa dalam perkara a quo.

Selain itu, Majelis Hakim juga luput dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa Amir Fauzi. Dalam Putusan No. 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, Majelis Hakim ikut mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan kesalahan terdakwa dan yang meringankan terdakwa. Dalam pertimbangannya, faktor yang memberatkan terdakwa Tripeni Irianto Putro adalah karena perbuatan terdakwa telah mencederai institusi pengadilan. Selain itu Majelis Hakim juga ikut mempertimbangkan mempertimbangkan efek dari penerimaan uang suap oleh Hakim PTUN Medan. Lebih jauh Majelis Hakim turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa Tripeni Irianto Putro dalam menjatuhkan hukuman. Namun hal ini justru tidak dijumpai dalam putusan terdakwa Amir Fauzi. Padahal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 2 terdakwa tersebut adalah Majelis Hakim yang sama.

Idealnya, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Selain juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Dalam perkembangannya setidaknya ada empat teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, teori absolut, relatif, gabungan dan teori kontemporer.
Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, teori kontemporer relevan untuk diterapkan. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai detterent effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Demikian juga pemidanaan bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perbuatan yang dilarang (Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2014). Maka jika dikaitkan dengan perkara dengan terdakwa Amir fauzi tujuan pemidanaan ini tidak tergambar dalam pertimbangan hakim dan didalam amar putusan.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam putusannya menyatakan terdakwa Amir Fauzi, Hakim PTUN Medan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi terdakwa Amir Fauzi. Meskipun dinyatakan bersalah namun ada sejumlah kelemahan dalam putusan tersebut yang menyebabkan terdakwa Amir Fauzi tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal dan proporsional.

Majelis Hakim keliru dalam menerapkan aturan tentang Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Majelis Hakim menyimpangi aturan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Hakim tanpa melihat pemenuhan syarat dalam SEMA 4/2011 memberikan status Justice Collaborator kepada terdakwa Amir Fauzi.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada pertimbangan yang kurang mendalam. Dan dalam menjatuhkan hukuman justru menyimpangi aturan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi terdakwa Amir Fauzi padahal Pasal 12 huruf c mengatur hukuman minimal 4 tahun penjara.

Apa yang dilakukan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai Misconduct of Judges. Karena dengan sengaja mengabaikan aturan-aturan yang mengatur dan membatasi diskresi hakim. Dengan demikian tindakan Majelis Hakim dengan memutus perkara ini dengan sengaja mengabaikan kerangka hukum adalah bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis Hakim juga menunjukkan keseragaman pertimbangan. Dalam perkara yang sama justru hakim tidak menunjukkan pertimbangan yang seragam antara terdakwa Tripeni Irianto Putro dan terdakwa Amir Fauzi.

Selain hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa, jaksa juga memiliki peran dalam konteks membuktikan kesalahan terdakwa dan menuntut hukuman bagi terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini juga tidak optimal dalam melakukan penuntutan. Tuntutan yang ringan bagi terdakwa jelas-jelas tidak memiliki basis argumentasi yang cukup memadai. Dalam beberapa perkara sejenis yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, seringkali menuntut hakim yang menerima suap dengan tuntutan pidana yang berat.

REKOMENDASI

Berdasarkan catatan dan kesimpulan terhadap putusan No. 127/PID.SUS/ TPK/2015/PN.JKT.PST maka rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain adalah, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memberikan pemahaman yang jelas dan dapat diikuti oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dilakukan agar adanya keseragaman putusan pengadilan dan pertimbangan hukumnya. Jangan sampai dalam perkara yang serupa Hakim menjatuhkan hukuman yang saling bertolak belakang dikarenakan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini penggunaan teori kontemporer cukup relevan bagi perkara korupsi. Selain memberikan nestapa dan pembalasan bagi pelaku korupsi, putusan pengadilan juga memiliki nilai edukasi dan pencegahan bagi masyarakat.

Selain itu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus secara bersama-sama mengawasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Apakah ada unsur Misconduct of Judges atau Legal Error dalam sebuah putusan. Hal ini penting karena esensi keduanya sangatlah berbeda. Legal Error menempatkan hakim sebagai subjek yang tidak memiliki kesengajaan dalam menjatuhkan putusan yang kurang tepat. Sedangkan Misconduct of Judges terdapat unsur kesengajaan dalam membuat putusan yang keliru. Yang dalam perkara ini hakim secara nyata menunjukkan kekeliruannya.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga harus lebih berani menjatuhkan tuntutan yang lebih berat bagi hakim yang menerima suap. Hakim yang merupakan tonggak keadilan seharusnya bisa dihukum dengan seberat-beratnya dibandingkan dengan pelaku lain. Meskipun hanya sebagai penerima dan bukan inisiator perbuatan namun jabatan yang melekat padanya haruslah dipandang sebagai faktor pemberat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan juga tercapai. memberikan nestapa bagi pelaku dan juga mencegah hakim lain melakukan perbuatan yang sama.

REFERENSI

  • Anak Buah OC Kaligis Berstatus “Justice Collaborator” Sejak Juli 2015. Kompas.com. Rabu.20 Januari 2016
  • Eddy O.S Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
  • Indonesia Corruption Watch. 2016. Catatan Daftar Aparat Penegak Hukum Terjerat Korupsi. Jakarta
  • Indonesia Corruption Watch. 2003. Menyingkap Mafia Peradilan. Jakarta. Setara Press
  • Jadi Justice Collaborator Gary Divonis 2 Tahun Penjara. Tempo.co. Rabu. 17 Februari 2016
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)
  • Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Atas Nama Terdakwa Tripeni Irianto Putro (Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)
  • Suharto RM. 1997. Penuntutan Dalam Praktik Peradilan. Jakarta. Sinar Grafika
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.
  • United Nation Convention Against Corruption
  • Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  • Widyo Pramono. 2016. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa). Jakarta. Penerbit Buku Kompas
PENULIS: ARADILA CAESAR IFMAINI IDRIS | Indonesia Corruption Watch