• Beranda
  • Ragam
  • Riset Publik
  • Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi saat ini hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/disalahgunakan/ dinikmati oleh koruptor saja. Olehkarenanya perlu dikembangkan upaya pengenaan hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Penerapan Biaya Sosial Korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi diharapkan menjadi solusinya, termasuk dalam kasus korupsi di sektor kehutanan yang ditangani oleh KPK. Biaya Sosial Korupsi menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dan biaya implisit (opportunity cost) yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Ruang lingkup biaya eksplisit meliputi biaya pencegahan korupsi, penanganan perkara korupsi, pengadilan, perampasan aset, pemasyarakatan hingga nilai uang yang dikorupsi. Sedangkan biaya implisit yang dihitung pada kasus kehutanan ini adalah biaya implisit minimal yaitu biaya kerusakan yang ditimbulkan akibat beralihnya fungsi hutan. Penghitungan dilakukan terhadap kasus penyuapan kepada angggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan hutan lindung Pulau Bintan pada Tahun 2006 – 2008. Hasil penghitungan biaya sosial korupsi menunjukkan nilai kerugian negara mencapai 543 kali lipat dibanding kerugian negara hasil perhitungan konvensional yang telah diputuskan oleh hakim. Jika hukuman finansial inkracht untuk 9 terpidana tercatat Rp. 1,7 miliar, maka mekanisme penghitungan biaya sosial korupsi menghasilkan kerugian sebesar Rp.923,2 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh para koruptor kehutanan tersebut kepada negara. Model/formula ini akan diusulkan untuk dapat digunakan oleh auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara yang akan dimasukkan dalam berkas dakwaan jaksa di persidangan. Di masa datang, implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah uang yang dikorupsi (nilai eksplisit). Tindak pidana ini juga menimbulkan damage (kerusakan) yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, memberantas korupsi tidak lagi dapat dilakukan ‘secara biasa’ tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (extra-ordinary enforcement). Diperlukan langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan deteren effect (efek jera). Hukuman atau sanksi yang diberikan juga seharusnya mempertimbangkan akibat damage (kerusakan) sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor tersebut.

Pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang terkait 'kerugian keuangan negara' merupakan pasal yang selama ini paling banyak dijadikan dasar KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Sementara itu, dengan kondisi hukum yang ada saat ini, penghitungan Jaksa Penuntut terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh setiap kasus korupsi hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/disalahgunakan/dinikmati oleh terdakwa saja. Penghitungan ini belum memasukkan biaya implisit (opportunity cost) maupun multiplier ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat (definisi hukuman finansial yang digunakan adalah penjumlahan dari denda, uang pengganti dan uang yang dirampas oleh pengadilan sebagai barang bukti). KPK pun memandang hukuman finansial (denda, uang pengganti, ongkos perkara) yang ada saat ini belumlah dapat memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang terjadi.

Rimawan Pradiptyo (2009) menganalisis hukuman finansial (nilai eksplisit) yang dikenakan kepada terpidana korupsi. Berdasarkan data putusan MA, perbandingan biaya korupsi dan hukuman finansial kasus korupsi tahun 2001-2009 menunjukkan bahwa total hukuman finansial yang dituntutkan Jaksa hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi. Dari jumlah tersebut, hanya 7,3% dari biaya eksplisit korupsi) yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim.

Data berikut menjelaskan terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang harus ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya ditransfer kepada masyarakat dalam bentuk meningkatnya besaran pajak. Dengan demikian beban biaya sosial (social cost of crime) pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi.

Skala Korupsi Jumlah Pelaku Total Kerugian Keuangan Negara (hasil hitungan auditor) Total Hukuman Finansial yang dituntut Jaksa (%) Total Hukuman Finansial yang dijatuhkan MA (%)
Gurem 22 Rp 108,4 Juta 1682 1141
Kecil 128 Rp 6,3 M 183 401
Medium 240 Rp 101,3 M 119 89
Besar 122 Rp 735,5 M 66 49
Kakap 30 Rp 72,2 T 44 7
Total 542 Rp 73,1 T 44 7

Ketidakadilan dalam pengenaan hukuman finansial kepada koruptor mendorong KPK untuk melakukan studi Biaya Sosial Korupsi dengan tujuan menyusun formula baru untuk pengenaan hukuman finansial kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Tulisan ini hanya mengulas penghitungan biaya sosial korupsi pada kasus kehutanan.

TINJAUAN TEORITIS

1. Biaya Sosial Kejahatan (Social Cost of Crime)

Suatu tindak kejahatan cenderung menguntungkan pelaku kejahatan, namun menciptakan biaya bagi masyarakat. Tindakan kejahatan akan menciptakan biaya sosial, mengingat besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan selalu lebih kecil dibandingkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat tindak kejahatan tersebut. Implikasinya, setiap upaya untuk menurunkan angka kejahatan, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan, akan menciptakan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penurunan biaya sosial kejahatan.

Di negara Australia, Inggris, USA, dan Belanda, biaya sosial kejahatan diestimasi dan digunakan untuk menilai kinerja penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Walker (1997) menghitung biaya sosial kejahatan di Australia. Di UK, beberapa studi dilakukan untuk mengestimasi biaya sosial kejahatan maupun biaya penegakan hukum (lihat Harries, 1999, Brand and Price, 2000, Dubourg, 2005). Di USA. Miller, et al (1996) telah merintis perhitungan biaya sosial kejahatan sebelum hal yang sama dilakukan di UK. Bowles et al (2008) melakukan mainstreaming metodologi untuk penghitungan biaya sosial kejahatan di Eropa, khususnya untuk negara-negara eks-Eropa Barat.

Cohen (2000) menjelaskan sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kejahatan, Pemerintah Amerika telah menghitung biaya dari tindakan kriminal sejak 1901. Cohen mengklasifikasikan biaya kejahatan dalam biaya tangible dan intangible, dengan metode penghitungan secara langsung dan tidak langsung. Biaya tangible adalah hal-hal yang berwujud dan nilainya ada dalam pasar misalnya biaya medis, kerusakan barang, dan penjara. Sedangkan biaya intangible adalah hal-hal yang tidak berwujud atau barang-barang yang nilainya tidak ada pada pasar seperti sakit, penderitaan, dan penurunan kualitas hidup. Metode penghitungan langsung berarti penghitungan biaya bersumber pada sumber utama seperti pengakuan korban atau anggaran penegak hukum sedangkan metode tidak langsung menggunakan sumber sekunder seperti nilai barang atau keputusan pengadilan.

Mayhew, Sam Brand dan Richard Price (2000) pada artikelnya berjudul “The economic and social costs of crime” juga melakukan perhitungan biaya kejahatan pada beberapa jenis kejahatan seperti kekerasan, perampokan, dan perampasan. Biaya kejahatan terdiri dari biaya ekonomi dan biaya sosial. Biaya ekonomi dihitung dalam wujud uang, seperti barang yang dicuri dan properti yang hancur. Sedangkan biaya sosial seperti trauma dan cacat fisik walaupun tidak bisa dihitung dalam wujud uang, bisa dikuantifikasi dalam bentuk uang.

Estimasi biaya sosial kejahatan telah dilakukan oleh beberapa negara, namun upaya untuk menghitung biaya sosial korupsi belum banyak dilakukan. Penyebabnya, di negara maju hanya kejahatan umum yang dihitung dan korupsi bukan jenis kejahatan umum. Alasan lain beberapa negara tidak memperkenankan putusan pengadilan diakses oleh umum sehingga upaya mengestimasi biaya sosial korupsi, meski terbatas pada biaya eksplisit korupsi tidak mudah dilakukan. Namun, jika korupsi dipandang sebagai sebuah kejahatan, Mayhew (2003) menyatakan biaya korupsi bisa dibagi menjadi tiga: 1)Biaya mengantisipasi korupsi; 2)Biaya yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi; 3)Biaya untuk merespon tindakan korupsi.

2. Biaya Sosial Korupsi

Analisis Biaya Sosial Korupsi dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir Social Cost of Crime (Biaya Sosial Kejahatan) yang berasal dari Brand and Price (2000). Konsep ini diadopsi menjadi Social Cost of Corruption dengan beberapa penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia. Secara umum elemen biaya sosial korupsi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Elemen Biaya Sosial Korupsi

biaya sosial

Biaya eksplisit korupsi merupakan biaya riil yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi, yang dapat dihitung secara langsung. Biaya eksplisit dalam hitungan ini dibatasi pada biaya yang keluar dari APBN meskipun dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari luar APBN. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat, seperti biaya ekonomi (opportunity cost), biaya damage (akibat) yang dampaknya melalui pasar, dan biaya damage (akibat) yang dampaknya tidak melalui pasar. Biaya implisit yang dihitung saat ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi.

Biaya antisipasi korupsi pada dasarnya terdiri dari: a) Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten; b) Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi; dan c) Berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Pada penghitungan biaya sosial korupsi yang dilakukan, hanya penghitungan poin c yang berhasil dilakukan. Kegiatan dan mata anggaran untuk point a belum tercatat secara khusus pada kementerian/lembaga pemerintah, sehingga penghitungan tidak bisa dilakukan. Sementara poin b, proses reformasi birokrasi yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyebabkan penghitungan biaya ini sangat kompleks sehingga tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan. Dengan demikian, definisi biaya antisipasi korupsi pada tulisan ini adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, tercermin dalam anggaran kegiatan pencegahan di KPK.

Biaya reaksi korupsi adalah seluruh sumberdaya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Biaya reaksi korupsi terdiri dari: a)Biaya proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan. (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP dll); b)Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll); c)Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri; dan d)Biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, biaya pengumpulan denda, dll. Dalam penghitungan biaya sosial ini, anggaran kegiatan penindakan yang dimaksud adalah anggaran penindakan di KPK.
Biaya akibat korupsi (Eksplisit) adalah nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain yang diterjemahkan sebagai kerugian keuangan negara. Data yang digunakan adalah hasil hitungan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian negara.

Biaya implisit pada dasarnya adalah biaya oportunitas dari tindakan korupsi, terbagi menjadi biaya finansial (misalnya berapa uang yang dicuri oleh koruptor atau dalam bahasa yang lebih umum disebut sebagai kerugian negara), dan biaya ekonomi yaitu ketika sebagai dampak dari tindakan korupsi, sumberdaya teralihkan dari aktivitias yang produktif menjadi tidak produktif. Biaya implisit juga dibagi menjadi biaya privat dan biaya sosial. Biaya privat bila yang menanggung biaya tersebut bisa ditelusuri karena terdapat tindakan membayar secara finansial dari pihak yang merupakan korban korupsi. Biaya sosial adalah biaya yang secara finansial tidak terbuktikan dengan transaksi keuangan dikarenakan sebab tertentu misal karena pasarnya tidak ada (misal hilangnya area hutan lindung karena suap mengakibatkan konversi lahan hutan yang merugikan fungsi-fungsi ekologis hutan).

Biaya implisit dalam bentuk biaya akibat korupsi secara implisit memperhitungkan: a)Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu; dan d) Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi. Biaya akibat korupsi implisit dapat dimodelkan dan dihitung secara sederhana dalam penghitungan biaya sosial korupsi ini. Namun, estimasi lebih spesifik terkait korupsi pada sektor tertentu, memerlukan kerjasama dengan ahli terkait sehingga model dan penghitungan estimasi biaya bisa dilakukan dengan lebih tepat.

3. Penghitungan Biaya Sosial Korupsi Tercatat

3.1 Biaya Antisipasi Korupsi

Rata-rata biaya antisipasi korupsi dapat dinyatakan sebagai berikut:

biaya antisipasi

Data yang dibutuhkan untuk menghitung besaran biaya antisipasi yang akan dibebankan pada setiap kasus korupsi yang terjadi adalah rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008 - 2011 dan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu yang sama. Data menggunakan rata-rata 4 tahun dalam rangka kekinian waktu supaya tidak terjadi disparitas perbedaan metode penanganan kasus dan penganggaran yang terlalu besar.

Rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011, diestimasi dari biaya KPK dengan memperhitungkan proporsi pegawai KPK yang bekerja di bidang antisipasi korupsi dan reaksi terhadap korupsi. Diasumsikan seluruh pegawai di Kedeputian Pencegahan bekerja penuh untuk antisipasi korupsi dan pegawai di Kedeputian Penindakan bekerja penuh untuk reaksi terhadap korupsi. Tahun 2012 proporsi pegawai KPK di bidang antisipasi korupsi 37,9%, dan yang bekerja di bidang reaksi terhadap korupsi 62,1%. Pegawai pada kedeputian lain diasumsikan sebagai kedeputian pendukung, dan didistribusikan sesuai dengan proporsi pegawai di bidang antisipasi dan reaksi korupsi (37,9% untuk antisipasi dan 62,1% untuk reaksi). Semua Pimpinan diasumsikan fokus kepada reaksi korupsi dan Penasehat kepada antisipasi korupsi. Dengan metoda tersebut dihitung total biaya antisipasi per tahun yang dikeluarkan KPK adalah sebesar Rp 112.002.422.958, merupakan 37,9% dari rata-rata total biaya operasional KPK per tahunnya yang sekitar 275 miliar.

Jumlah kasus korupsi pada LPH Tahun 2008-2011 adalah kasus pada tahap penyidikan. Penetapan tahap penyidikan dengan alasan kasus korupsi yang ditangani di tahap tersebut sudah menyebut nama tersangka, serta tahap penyidikan merupakan tahap penanganan kasus yang dilalui oleh semua LPH. Terdapat 8.448 kasus korupsi di Indonesia yang ditangani ketiga LPH sejak 2008 hingga 2011, atau 2.112 per tahun. Jumlah kasus ini akan dijadikan dasar penghitungan setiap tahunnya.

Berdasarkan rumusan di atas dan data realisasi anggaran dan jumlah kasus yang didapatkan, maka rata-rata biaya antisipasi korupsi adalah Rp.53.031.450/kasus. Jumlah ini akan dibebankan secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terdakwa dalam satu perkara.

3.2 Biaya Reaksi Terhadap Korupsi

Biaya reaksi korupsi KPK didapatkan dari total jumlah seluruh anggaran yang dikeluarkan KPK untuk menangani perkara korupsi. Setidaknya terdapat 6 direktorat/unit kerja yang menangani reaksi korupsi yaitu Penyelidikan,Penyidikan, Penuntutan, Sekretariat Penindakan, Pengaduan Masyarakat, dan Monitor. Untuk menghitung biaya reaksi korupsi, diperlukan data rata-rata satuan biaya dari masing-masing jenis belanja KPK untuk setiap direktorat/unit kerja terkait dengan penanganan reaksi korupsi perharinya. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat variasi besaran belanja pegawai Rp 604.002 – Rp 1.032.643/orang/hari untuk tiap Direktorat, belanja barang Rp 142.908 – Rp 242.889/orang/hari, dan belanja modal Rp 75.396 – Rp 322.400/orang/hari. Khusus belanja modal, sudah dikurangi nilai depresiasi 20%. Hasil penghitungan ini akan menjadi acuan dalam menghitung biaya reaksi korupsi per kasus.

Selain sumber daya internal, penanganan perkara korupsi KPK juga melibatkan instansi lain seperti auditor BPK/BPKP, PPATK, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penghitungan biaya reaksi memperhitungkan man hour cost yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian biaya yang dikeluarkan dalam siklus penanganan korupsi oleh KPK. Biaya yang dikeluarkan untuk menghitung kerugian negara (audit dan pemberian keterangan ahli di persidangan) adalah Rp.46.644.768/laporan, mengacu pada biaya yang dikeluarkan BPKP dalam pengawasan dan non pengawasan yang dilakukan dibagi dengan jumlah laporan yang dihasilkan. PPATK berperan dalam penelusuran aset dan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Keterbatasan akses data ke PPATK menyebabkan nilai biaya reaksi dari unsur PPATK tidak didapatkan. Biaya pada tahapan pengadilan didasarkan pada sample biaya pengadilan Tipikor Kota Bandung, yaitu Rp. 33.793.246/perkara, dihitung dari jumlah realisasi anggaran Pengadilan Tipikor Bandung dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani pada tahun tertentu. Biaya selama terdakwa ditahan di Rumah Tahanan merupakan biaya reaksi yang ditanggung Kemenkumham. Rutan Salemba sebagai referensi penghitungan biaya rutan per terdakwa per tahun, dengan nilai Rp.51.173.850 berdasar biaya operasional Rutan Salemba per tahun dibagi dengan jumlah tahanan. Biaya terpidana dalam menjalani hukuman di Lapas, mengacu pada biaya di Lapas Salemba. Terhitung biaya rata-rata per narapidana per tahun sebesar Rp22.370.279, dihitung dari biaya operasional Lapas Salemba per tahun dibagi dengan jumlah narapidana. Estimasi biaya rata-rata ini bisa digunakan untuk menghitung biaya lapas dan biaya tahanan per koruptor yang dijatuhi hukuman sesuai dengan UU Tipikor.

Dari uraian tersebut, maka biaya penanganan perkara di KPK (biaya reaksi korupsi) juga ditambahkan dengan biaya penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK/BPKP per kasus (Rp 46.644.768), biaya analisis dan pemeriksaan PPATK untuk satu kasus (Rp...,(data PPATK tidak diperoleh)), biaya pengadilan untuk satu kali pengadilan (Rp 33.793.246), biaya Rutan untuk satu tahun setiap tahanan (Rp51.173.850) dan biaya Lapas untuk satu tahun setiap narapidana sebesar (Rp22.370.279). Faktor pengali dari biaya-biaya tersebut sangat bervariasi untuk setiap kasusnya, sangat tergantung dari pasal tindak pidana korupsi yang digunakan, jenis dan metode penunjang penyelidikan/penyidikan, serta tergantung dari dakwaan dan putusan hakim. Pada tahapan awal penanganan perkara, yaitu pra penyelidikan dan penyelidikan, biaya akan dibebankan secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terdakwa.

3.3. Biaya Eksplisit Akibat Korupsi

Penghitungan biaya eksplisit akibat korupsi akan berbeda-beda dan spesifik, tergantung dari kasus korupsi yang terjadi. Setiap kasus korupsi yang diproses hukum, penghitungan kerugian negara sebagai wujud dari biaya eksplisit akibat korupsi akan dihitung oleh BPK atau BPKP. Sebagai gambaran umum, jumlah kerugian keuangan Negara dari kasus korupsi di seluruh Indonesia yang dirilis oleh BPK dan BPKP sejak tahun 2004 s.d 2011, jika dirata-ratakan adalah Rp 18.103.216.431,- per kasus nya. Angka tersebut diperoleh dari jumlah kerugian keuangan negara dalam kurun waktu 2004-2011 yang ditangani BPKP sekitar Rp 54 triliun, dibagi dengan 2.987 laporan kasus korupsi yang dihitung kerugian negaranya.
Namun demikian hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK/BPKP ternyata tidak seluruhnya dimasukkan oleh Jaksa dalam berkas tuntutan. Alasannya karena tidak semua nilai kerugian keuangan negara dinikmati oleh tersangka. Dengan demikian masih terdapat sisa dari kerugian keuangan negara yang menjadi beban negara yang pada akhirnya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, pelayanan publik yang buruk, dan kualitas infrastruktur yang rendah.

3.4. Biaya Implisit Akibat Korupsi (Biaya Oportunitas)

Biaya implisit korupsi selama ini belum pernah diperhitungkan oleh para penegak hukum di Indonesia dalam menetapkan hukuman finansial kepada koruptor. Biaya implisit sebagai akibat korupsi lebih sulit diestimasi dibanding biaya eksplisit akibat korupsi. Dalam literatur ekonomi lingkungan misalnya, instrumen ekonomi berupa pigovian tax ditagihkan kepada industri yang mengotori lingkungan (limbah) karena merugikan pihak lain. Ini disebut dengan polluter pays principle (PPP). Polusi adalah contoh dari kondisi eksternalitas yaitu yang terjadi jika salah satu pihak merugikan pihak lain tanpa si pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi finansial baik kepada pihak yang dirugikan maupun pihak lain (tidak membayar walaupun mengambil manfaat). Korupsi dalam berbagai jenisnya juga sangat mungkin untuk bersifat seperti kasus eksternalitas ini.

Ilustrasi penghitungan biaya implisit kasus korupsi di sektor kehutanan adalah sebagai berikut. Pengalihan fungsi hutan menjadi bentuk lain (perkebunan, lahan perkotaan,dll) menghilangkan fungsi ekologis hutan yang esensial untuk kehidupan masyarakat sekitar (fungsi proteksi banjir, sumber air dll) dan masyarakat global (carbon storage dan keragaman hayati). Akibat hilangnya fungsi ekologis tersebut kesejahteraan masyarakat berkurang dan merupakan damage atau biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam pengalihan fungsi lahan dari hutan lindung merupakan penyebab dari kesengsaraan yang akan ditimbulkan. P. Van Beukering, e (2003) mengkategorikan biaya yang harus ditanggung masyarakat jika terjadi pengalihan fungsi hutan (dalam konteks taman nasional gunung Leuser di Aceh) pada tabel 2.

Gambar 2 mengilustrasikan berbagai alur dampak hilangnya lahan hutan termasuk metodologi valuasi apa yang standar digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai kerugian tersebut.

Gambar 2 Alur dampak deforestasi dan metodologi valuasi-nya (Sumber: (P. J. H. van Beukering et al., 2003)

dampak defortestasi

Untuk menghitung biaya sosial sebagai dampak dari beralihnya fungsi hutan, informasi yang diperlukan adalah luas dan jenis hutan yang hilang termasuk fungsi-fungsinya. Kemudian melakukan valuasi ekonomi yaitu mengaplikasikan nilai moneter per unit dari setiap hektar hutan yang hilang. Dalam kajian yang akurat, tentunya metodologi harus bersifat spesifik terhadap hutan yang menjadi kasus. Tetapi untuk gambaran kasar bisa saja dilakukan dengan melakukan metode benefit transfer yaitu mengaplikasikan nilai moneter dari studi di tempat lain yang dirasa cukup mewakili. Tabel 2 dan gambar 2 memberikan gambaran bagian-bagian yang sebaiknya terwakili dalam nilai beralihnya fungsi hutan.

Ilustrasi Penghitungan Biaya Sosial Korupsi pada Kasus Kehutanan

1. Kronologis
Kasus sektor kehutanan yang akan dihitung biaya sosial korupsinya adalah kasus suap terkait pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Kab Banyuasin dan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, Kab Bintan yang terjadi 2006 – 2008 (Kotak 3.1).

Kotak 3.1 Kronologis Kasus Korupsi Sektor Kehutanan

Berawal dari bulan September 2006, Al. Amien Nasution (anggota DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan sehubungan adanya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPTAA)/Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin meminta Sadan Tahir selaku anggota Komisi IV DPR RI agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan menjanjikan akan memberikan dana.

Al Amien Nasution, Sarjan Tahir, dan Azwar Chesputra selaku anggota Komisi IV DPR RI pada bulan Oktober 2006 mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan selaku investor. Chandra Antonio Tan memberikan Mandiri Travel Cheque (MTC) yang mana selanjutnya dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI antara lain M. Amien Nasution sebanyak 3 (tiga) lembar MTC masing-masing senilai Rp 25 Juta Pada akhirnya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

Dalam kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2007, Al Amien Nasution bersama Azirwan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan beberapa kali mengadakan pertemuan. Di dalam setiap pertemuan tersebut, Azirwan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Al. Amien Nasution sebagai kesepakatan untuk meloloskan permohonan Azirwan terkait pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, Kabupaten Bintan.

Pemberian sejumlah uang oleh Azirwan kepada Al. Amien Nasution tetap berlangsung hingga memasuki tahun 2008 hingga April 2008. Aksi Al Amien Nasution terhenti saat petugas KPK berhasil menangkapnya bersama dengan Azirwan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April 2008. Dari tangan Al Amien, petugas menemukan uang Rp 60 juta lebih. Sedangkan dari Azirwan, petugas menemukan fotokopi hasil rapat Komisi IV DPR tanggal 8 April 2008, uang Rp 5 juta, dan SGD 30 ribu.

2. Personil dan Waktu Penanganan Kasus
KPK melakukan penyelidikan sejak tahun 2007 dengan melibatkan tiga direktorat yaitu: Penyelidikan, Monitor dan Pengaduan Masyarakat. Satu tahun setelahnya, proses status penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Sembilan orang tersangka terlibat dalam kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin dan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, Kabupaten Bintan. Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan kepada 9 terdakwa sejak 2008 sampai dengan 2010. Namun, personil-personil yang bertugas dalam perkara ini juga menangani perkara lain dengan jumlah perkara yang bervariasi. Olehkarenanya dibuatkan faktor pembagi rata-rata jumlah pekerjaan agar didapatkan penghitungan yang lebih riil. Lama waktu penanganan perkara tersebut dikalikan dengan jumlah personil dan biaya man hour cost yang telah dihitung sebelumnya.

3. Biaya Reaksi Korupsi
Penghitungan biaya reaksi korupsi kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan Pulau Bintan untuk masing-masing terpidana sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3 Biaya Reaksi Korupsi Kasus Kehutanan

biaya reaksi kasus korusi kehutanan 1

Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit)

Penghitungan biaya akibat eksplisit telah dihitung BPKP dengan angka kerugian keuangan negara Rp 2.950.600.000 yang dibebankan kepada terdakwa M. Al Amien Nasution. Pada saat kasus ini ditangani KPK, hasil penghitungan yang menjadi bagian tuntutan jaksa tersebut tidak disetujui oleh hakim sebagai kerugian keuangan negara, sehingga terdakwa pada kasus ini tidak dikenakan uang pengganti. Pada penghitungan biaya sosial korupsi, biaya akibat korupsi eksplisit dalam hal ini diterjemahkan sebagai kerugian negara berdasar hasil perhitungan BPK/BPKP merupakan bagian dari hukuman finansial yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa dalam rangka memberi efek jera.

4. Biaya Antisipasi Korupsi
Penghitungan biaya antisipasi korupsi dalam bentuk upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK terhadap jumlah kasus yang ditangani sebagaimana yang sudah dihitung pada bagian pembahasan sebelumnya adalah sebesar Rp 53.031.450/kasus. Nilai tersebut akan dibebankan kepada 9 orang, sehingga masing-masingnya harus membayar sejumlah Rp 5.892.383/orang.

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan terhadap biaya antisipasi, reaksi dan akibat korupsi, maka total biaya eksplisit korupsi untuk sektor Kehutanan yang ditangani KPK ditunjukkan oleh tabel 4.

Tabel 4 Total Biaya Eksplisit Korupsi Kasus Kehutanan

biaya eksplisit

6. Biaya Implisit Korupsi (Biaya Akibat Korupsi Implisit)
Pada kasus kehutanan yang ditangani KPK, alih fungsi yang dimaksud adalah proses alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan dan sarana dermaga. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji dari pihak swasta (dan birokrat) dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung api-api Prov. Sumatera Selatan. Biaya (damage) dari beralihnya fungsi hutan dapat dihitung dengan:

DF = VF×DL

DF adalah nilai dari damage atau biaya dari beralihnya fungsi hutan (dalam Rupiah); VF adalah unit value atau nilai dari hutan yang sudah memasukan semua fungsi ekologis yang relevan dari hutan tersebut (dalam Rupiah per hektar); DL adalah luas hutan yang terkonversi (dalam hektar).
Sebagai ilustrasi, penghitungan ini menggunakan contoh kasus korupsi pengalihan fungsi lahan hutan lindung Tanjung Api-api yang merupakan kawasan hutan bakau dan termasuk kedalam kawasan konservasi dunia (Victor, 2008). Pembangunan pelabuhan ini akan mengkonversi sekitar 600 hektar kawasan hutan lindung. Mengacu kepada salah satu studi yang cukup sering digunakan sebagai rujukan dalam nilai kehutanan (Costanza et al., 1998), satu hektar hutan mangrove bernilai sekitar $9900/ha per tahun. Maka, jika dikapitalisasi (dengan discount rate 5% dan rentang waktu 30 tahun) maka Net Present Value-nya adalah $152.187 per hectare atau dalam nilai rupiah saat ini sebesar Rp 1,522 milyar per hektare. Selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan luas yang akan dikonversi maka total damage dari konversi permanen senilai 600 hektare adalah sebesar Rp 913 milyar. Model penghitungan ini, selanjutnya akan diterapkan pada kasus korupsi kehutanan yang ditangani oleh KPK.

7. Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan
Berdasarkan tahapan penghitungan yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka total biaya sosial korupsi yang dibebankan kepada terdakwa kasus kehutanan yang ditangai KPK ditunjukkan oleh tabel 5 berikut.

Tabel 5 Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan

biaya sosial korupsi kehutanan 1

8. Peluang dan Tantangan Penerapan Biaya Sosial Korupsi
Penerapan biaya sosial korupsi sebagai pengenaan hukuman finansial dianggap sebagai salah satu solusi dalam rangka memberikan efek jera kepada koruptor. Peluang dan tantangan penerapan biaya sosial korupsi di Indonesia setidaknya ditunjukkan oleh kondisi berikut.

a. Berdasarkan UU 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dari 30 pasal jenis TPK hanya pasal 2 dan pasal 3 yang merupakan pasal umum dan selebihnya pasal khusus. Ancaman hukuman pada pasal umum paling berat, tidak demikian halnya dengan pasal khusus (kecuali pasal 12a dan 12b). Hanya pasal 2 dan pasal 3 yang disebut tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan pasal-pasal yang lain tidak. Terkait uang pengganti pada pasal 18b, selama ini hanya digunakan pada tindak pidana korupsi yang dikenakan pada pasal 2 dan pasal 3. Implementasi penerapan biaya sosial dimungkinkan dalam bentuk seluruh tindak pidana korupsi dijerat dengan menggunakan pasal umum yaitu pasal 2 atau pasal 3 (tergantung konstruksi kasusnya) subsider pasal khusus (tergantung jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan). Hal ini memungkinkan koruptor dijerat dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi dengan selalu memasukkan unsur kerugian keuangan negara.

b. Belum ada metoda yang seragam dalam menghitung kerugian keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi yang sudah dihitung oleh BPK/BPKP yang menjadi bahan tuntutan jaksa di pengadilan pun keputusannya pada akhirnya ditentukan oleh para hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal. Sementara itu perdebatan mengenai definisi kerugian keuangan negara telah lama menjadi dirkursus di kalangan ahli hukum, akademisi, penegak hukum, auditor dan advokat (terkait hal ini pada Desember 2007, KPK pernah mengundang beberapa pakar dalam Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungan dalam tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK. Salah satu pakar yang diundang adalah Theodorus M. Tuanakota (Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), yang kemudian melakukan penelitian untuk menindaklanjuti workshop ini). Perspektif kerugian negara sendiri setidaknya bisa dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hukum administrasi negara, praktik hukum administrasi negara dan undang-undang tindak pidana korupsi. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Dalam konteks biaya sosial korupsi, definisi kerugian keuangan negara cukup tepat didasarkan pada definisi dari hukum perdata yaitu: “Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai (winstderving/opportunity cost/opportunity loss.).”

a. Penggabungan perkara pidana dan perdata. Meskipun korupsi merupakan tindak pidana, peluang untuk menggabungkan perkara pidana dan perdata dalam hal mengganti kerugian keuangan negara ini sangat dimungkinkan. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP. Peluang dan tantangan dalam penerapan pasal 98 KUHAP adalah: 1)Mahkamah Agung belum pernah mengatur hukum acara terkait pasal 98 KUHAP, namun pasal 98 KUHAP ini sering digunakan dalam perkara lalu lintas. Sehingga terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan; 2)Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili negara dalam menuntut ganti rugi haruslah menyelesaikan penghitungan Biaya Sosial Korupsi sebelum berkas tuntutan tindak pidana korupsi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan. Sempitnya waktu penghitungan mengharuskan adanya rumusan strategi dalam penghitungan biaya sosial korupsi.

PENUTUP

Korupsi adalah extraordinary crime, oleh sebab itu hukuman bagi para terpidana korupsi hendaknya bisa lebih berat dari jenis kejahatan lainnya. Penghitungan Biaya Sosial Korupsi memungkinkan penegak hukum menuntut hukuman lebih tinggi dari perhitungan kerugian negara yang saat ini sudah dilakukan. Untuk kasus kehutanan yang dihitung dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi, dapat terjadi peningkatan sebesar 543 kali lipat dari tuntutan konvensional. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Perbandingan antara Biaya Sosial Korupsi dengan Hukuman Finansial Kasus Inkracht

perbandingan biaya korupsi

Dari beberapa literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, nampaknya implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP.

REFERENSI

Ades, A., & Di Tella, R. (1997). The New Economics of Corruption: a Survey and Some New Results. Political Studies, 45(3), 496–515. doi:10.1111/1467-9248.00093
Andreyeva, T., Long, M. W., & Brownell, K. D. (2010). The impact of food prices on consumption: a systematic review of research on the price elasticity of demand for food. Journal Information, 100(2).
Banks, G. 2009, Evidence-based policy making: What is it? How do we get it? (ANU Public Lecture Series, presented by ANZSOG, 4 February), Productivity Commission, Canberra.
Bateman, I. J., Carson, R. T., Day, B., Hanemann, M., Hanley, N., Hett, T., Jones-Lee, M., et al. (2002). Economic valuation with stated preference techniques: a manual. Economic valuation with stated preference techniques: a manual.
Brand, S. & Price, N., 2000, ‘The Economic Costs of Crime’, Home Office Research Study 217.
Brian W. Head, (2008) Three Lenses of Evidence-Based Policy, The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, no. 1, pp. 1–11
Champ, P. A., & Boyle, K. J. (2003). A primer on nonmarket valuation (Vol. 3). Springer.
Cohen, M.A., 2000, ‘Measuring the costs and benefits of crime and justice’, Criminal Justice 4, 263 – 315.
Costanza, R., d’Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., et al. (1998). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Ecological economics, 25(1), 3–15.
Evans, B., 1999, ‘The cost of corruption’, Tearfund, dilihat pada 10 Desember 2012, dari http://www.tearfund.org/webdocs/Website/Campaigning/Policy%20and%20research/The%20cost%20of%20corruption.pdf
Freeman Iii, A. M. (2003). The measurements of environmental and resource values: theory and methods. RFF press.
Harries, R. (1999) ‘The Cost of Criminal Justice’. Home Office Research Findings No. 103. London: Home Office.
Huw Davies, Sandra Nutley and Peter Smith (2000) Introducing evidence-based policy and practice in 1 public services in Huw T.O. Davies, Sandra M. Nutley, Peter C Smith (2000) What Works? Evidence-based policy and practice in public services, The Policy Press
University of Bristol.
Jain, A. K. (2001). Corruption: A Review. Journal of Economic Surveys, 15(1), 71–121. doi:10.1111/1467-6419.00133.
Kerlinger, Fred N. 1990. Aspek-aspek Penelitian Behavioral. Terjemahan oleh Landeng R. Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Larmour (2012) Interpreting Corruption: Culture and Politics in The Pacific Islands.
Mayhew, P. (2003). Counting the costs of crime in Australia. Australian Institute of Criminology.
Miller, T., Cohen, M.A. and Wiersema, B. (1996) ‘Victim Costs and Consequences: A New Look’. National Institute of Justice Research Report. Washington D.C.: NIJ.
Olken, B. A., & Pande, R. (2011). Corruption in developing countries.
Oum, T. H., Waters, W. G., & Yong, J. S. (1990). A survey of recent estimates of price elasticities of demand for transport (Vol. 359). World Bank Washington, DC.
Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch, (2011),Impact Evaluationin Practice, The World Bank.
Pradiptyo, R., 2009, ‘A certain uncertainty; an assessment of court decisions for tackling corruptions in Indonesia 2001‐2008’, SSRN working paper series.
Pradiptyo, Rimawan. 2009. Korupsi dan Penanganannya di Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris dari Perspektif Ilmu Ekonomi.
Tuanakotta, Theodorus. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat.
Transparency International, What is corruption?, dilihat pada 10 Desember 2012, dari http://transparency.am/corruption.php?l=en
Van Beukering, P., Grogan, K., Hansfort, S. L., & Seager, D. (2009). An Economic Valuation of Aceh’s forests.
Van Beukering, P. J. H., Cesar, H. S. J., & Janssen, M. A. (2003). Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia. Ecological Economics, 44(1), 43–62. doi:10.1016/S0921-8009(02)00224-0
Victor, I. (2008). Dampak Alih Fungsi Hutan Lindung Terhadap Perubahan Ekosistem Di Lingkungan Sekitarnya. Retrieved from http://idilvictor.blogspot.com.au/2008/06/dampak-alih-fungsi-hutan-lindung.html
World Bank, 2000, Anticorruption in transition: confronting the challenge of state capture, World Bank, Washington
Walker, J. (1997) ‘Estimates of the Costs of Crime in Australia in 1996’. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 72. Canberra: Australian Institute of Criminology.

PENULIS: AIDA RATNA ZULAIHA DAN SARI ANGRAENI
Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS