Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan

A. Pendahuluan

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Adapun pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas benda/barang yang terkait dengan sutau tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 KUHAP. Pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Bab I Pasal 1 angka 16 yang menyatakan:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.

Perkembangan (aturan) hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan berkembang pula jenis barang bukti terkait tindak pidana. Pada kejahatan pasar modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak hukum dituntut lebih memahami sifat dan karakter barang bukti kejahatan terutama dalam konteks penyitaan.

Dalam praktek dan perkembangannya aturan tersebut dianggap tidak memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu sendiri. Karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya tentu tidak menjadi masalah. Namun demikian, secara normatif dan praktis lahirnya peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu kita tinjau dengan pendekatan ilmiah pengaturan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat aturan baru, atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum kita untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional.

B. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia meski sebetulnya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Untuk mengkaji masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan perlu dipaparkan terlebih dahulu hakikat tindakan penyitaan menurut KUHAP dengan pendekatan ilmiah/akademik.

1. Penyitaan

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa penyitaan adalah Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP mengatur kewenangan Penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38- 46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan adalah:

  1. Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Ps. 38).
  2. Objek penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39, meski bunyi pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek.
  3. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Ps. 40).
  4. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (ps. 41).
  5. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Ps. 42).
  6. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Ps. 44).
  7. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Ps. 44 ayat (1-)).
  8. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Dari pengertian yang diatur Pasal 1 angka 16 tersebut, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih harus dimaknai berbeda dengan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan semata-mata karena undang-undang menyatakan demikian. Apabila perbuatan menyimpan di bawah penguasaan termaktub dalam makna perbuatan mengambil alih, semestinya pembuat undang-undang tidak akan mencantumkan perbuatan di bawah penguasaan secara tersendiri.

Perbuatan mengambil alih harus dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan materil/fisik. Perbuatan mengambil alih juga harus dimaknai sebagai mengambil alih dari pemilik benda, sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai perbuatan merampas dari pemilik maupun bukan pemilik benda melainkan juga orang yang menguasai benda tersebut. hal ini sejalan dengan prinsip penyitaan yang tidak harus menyita dari seorang pemilik benda tapi juga dari seorang penguasa benda yang bukan pemilik Dengan pemaknaan ini, mengambil alih dapat diterjemahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemilik benda yang disita kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya, sedangkan mengambil alih tidak harus disertai dengan merampas benda tersebut.

Perbuatan menyimpan di bawah penguasaannya harus dimaknai sebagai perbuatan merampas benda tersebut dari tangan pemilik atau orang yang menguasainya. Perbuatan menyimpan di bawah penguasaan mengakibatkan orang yang menguasai benda itu kehilangan kekuasaan fisik atas benda itu.

Berdasarkan pemaknaan atas perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan, dapat disimpulkan bahwa penyitaan berupa perbuatan mengambil alih tidak harus diikuti dengan penguasaan fisik/merampas benda, dan penyitaan berupa perbuatan menyimpan di bawah penguasaan pun tidak harus diikuti pengambil alihan benda tersebut. Sebagai contoh, penyitaan berupa mengambil alih benda yang (dapat) tidak diikuti dengan penguasaan (fisik)nya adalah terhadap benda berupa saham dan kapal. Penyitaan berupa penyimpanan barang dalam penguasaan yang tidak (perlu) diikuti pengambilalihan adalah benda yang bukan milik pelaku kejahatan seperti kendaraan bermotor roda dua.

Sehubungan untuk kepentingan pembuktian yang menjadi tujuan penyitaan, Penyidik juga harus memahami konsep kepemilikan sebuah benda. Ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu sehingga Penyidik harus mengambil alih bukti kepemilikan tersebut, dan ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik benda tersebut. Lebih dari itu, Penyidik juga harus mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan kepentingan pembuktian apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda termasuk yang harus disita sementara pemilik benda tidak ada hubungan dengan kejahatan yang akan dibuktikan.

Dalam hal pemilik suatu benda terkait dengan tindak pidana yang akan dibuktikan, bukti administrasi kepemeilikan suatu benda harus dirampas di bawah penguasaannya dan diambil alih kekuasaan hukumnya sehingga pemilik tidak dapat memindahkan kepemilikannya. Hal yang erakhir ini erat kaitannya dengan objek penyitaan sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) KUHAP:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

  1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana aau sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan indak pidana yang dilakukan.

Sebagai catatan, dalam praktek seringkali terjadi penyitaan yang tidak sesuai aturan KUHAP. Pada beberapa kasus, Penyidik menyita benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar penugasannya padahal pada saat akan melakukan penggeledahan, Penyidik sepatutnya dapat menginventarisasi benda apa yang dicarinya dan benda-benda apa yang diperkirakan ada kaitan dengan tindak pidana yang sidang disidiknya. Hal ini penting untuk menghindarkan masyarakat/publik bahkan seorang pelaku kejahatan dari penyalahgunaan kewenangan penegak hukum yang amat luas itu.

2. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan menurut KUHAP

Sebagaimana telah disampaikan pada alinea awal Bagian B tulisan ini, benda sitaan dan barang rampasan adalah objek dua perbuatan hukum yang berbeda. Objeknya sama namun berasal dari perbuatan hukum yang berbeda. Benda sitaan adalah benda-benda yang diambil alih kekuasaan hukumnya atau dirampas penguasaan fisiknya, sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara maupun untuk kepentingan pembuktian perkara lain.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Pasal 44 KUHAP menyatakan:
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda ersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penjelasan Pasal 44 menyatakan:

(1) Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kanor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempa penyyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dari Pasal 44 ayat (1) jelas terdapat norma bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui. Sebaliknya, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang diakui/diperbolehkan. Norma harus diatur dalam batang tubuh suatu undang-undang dan tidak boleh diatur dalam bagian penjelasan. Sebagaimana kedudukannya, bagian penjelasan haruslah merupakan penjabaran dari batang tubuh undang-undang. Bagian penjelasan juga tidak boleh memuat norma.

Meski benda sitaan disimpan di RUPBASAN, Pejabat yang bertanggungjawab secara hukum atas benda sitaan adalah pejabat sesuai tingka pemeriksaan perkara. Hal ini sama halnya dengan penahanan dimana seorang Tersangka pelaku kejahatan yang ditahan diserahkan (fisiknya) ke rumah tahanan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada RUPBASAN di tempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di... dst adalah berdasarkan kenyataan bahwa pada saat diberlakukannya KUHAP belum terdapat RUPBASAN di banyak tempat hal mana sampai dengan saat ini pun masih demikian adanya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memberikan catatan dalam penjelasan bahwa dalam hal belum terdapat RUPBASAN penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di tempat selain RUPBASAN. Kata dapat disitu pun bukan merupakan norma karena tidak bersifat mengikat sebagaimana sebuah norma. Dengan kata lain, KUHAP mengamanakan agar dibentuk/didirikan RUPBASAN di tempat-tempat mana seharusnya ada.

Berdasarkan catatan pembentukan undang-undang, ditemukan fakta bahwa terdapat alasan tertentu dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan selain RUPBASAN adalah berdasarkan alasan bahwa tempat-tempat tersebut (kantor polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, bank pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat dibiarkan saja tetap berada di tempat benda itu berada saat disita. Dengan kata lain, berdasarkan alasan tertentu benda yang disita tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan atas fisik benda tersebut.

KUHAP juga mengatur prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Pasal 45 dan 46. Pasal 45 menyatakan:

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak aau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

  1. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umuum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
  2. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 menyatakan:

  1. Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan anara lain ialah benda benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi anda khusus atau benda yang dapa membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.
  2. dan
  3. Benda untuk pembuktian yang menurutt sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sendangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.
  4. Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ada 3 jenis benda yang dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya:

  1. Benda yang dapat lekas rusak.
  2. Benda yang membahayakan.
  3. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Penjelasan Pasal 45 memperjelas kriteria benda yang lekas rusak dan membahayakan namun tidak memberikan ukuran biaya penyimpanan yang terlalu tinggi, maka dalam konteks ini harus dikaitkan dengan kemampuan anggaran yang ada pada RUPBASAN sebagai institusi yang diamanatkan menyimpan benda sitaan.
Mengenai barang rampasan, Pasal 46 ayat (2) menyatakan:

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau keapda mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai idak dapat dipergunakan laggi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam praktek, pelaksanaan pengelolaan ini ternyata tidak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan termasuk dan terutama untuk mendapatkan ijin dari Tersangka/Terdakwa terlebih apabila menyangkut benda-benda tertentu yang bagi Tersangka/Terdakwa dianggap memiliki nilai tinggi/tertentu. Untuk kebutuhan praktek ini, perlu dipertimbangkan untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

C. Tantangan Efektifitas Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbikan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. Di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain:

  1. Keterbatasan jumlah SDM.
  2. Keterbatasan kemampuan SDM.
  3. Keterbatasan tempat penampungan.
  4. Keterbatasan anggaran.
  5. Dll.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Adapun aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum dalam pengelolaan benda siataan dan barang rampasan adalah:

1. Polri:

  1. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

2. Kejaksaan:

  1. SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
  2. SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
  3. Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Untuk menilai apakah aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum itu bertentangan atau tidak dengan prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang diatur oleh KUHAP, perlu dilakukan kajian tersendiri. Namun seara umum, mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) sebagaimana telah disampaikan di bagian terdahulu, penyimpanan benda sitaan yang tidak dilakukan di RUPBASAN adalah bertentangan dengan KUHAP. Alasan keberadaan RUPBASAN yang belum merata di berbagai wilayah RI sepatutnya mendorong negara untuk membangun RUPBASAN mengingat fungsi dan perannya yang sangat penting, terlebih untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan pengelola barang sitaan mengignat besarnya potensi untuk itu. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kebijakan hukum lain demi efektifitas anggaran mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun RUPBASAN di seluruh wilayah hukum Indonesia tidaklah murah terutama dalam kondisi keuangan negara yang sangat terbatas saat ini.

Sehubungan dengan kebutuhan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang lebih efisien, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan makna Pasal 45 untuk bisa melelang benda sitaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti:

  1. Benda sitaan yang harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya cenderung menurun bahkan signifikan seperti kendaraan bermotor dan barang bergerak lain.
  2. Benda sitaan yang tidak harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya relatif bertahan atau bahkan naik seperti tanah dan barang antik tertentu.

Selain melelang benda sitaan, pengelolaan benda sitaan juga perlu memperhatikan hal-hal seperti benda-benda yang bernilai/komersil atau benda-benda yang produktif yang penyitaan dengan menguasai fisik kebendaannya dapat mengakibatkan penurunan nilainya sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum dan RUPBASAN tidak mampu mengelola sendiri.

Dengan demikian secara umum pengelolaan benda sitaan dapat dikategorikan pada beberapa bentuk pengelolaan:

  1. Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian (terutama) di pegadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar/luas.
  2. Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
  3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.

Potensi kendala pelelangan sehubungan syarat “sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa...” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dapat diminimalisasi dengan memberikan penjelasan kepada Tersangka/Terdakwa mengenai nilai tambah pelelangan benda-benda tertentu dan bahwa tersangka/Terdakwa tidak dirugikan karenanya. Lebih dari itu, KUHAP tidak mensyaratkan persetujuan Tersangka/Terdakwa untuk melakukan lelang.

D. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Harus Mengantisipasi Perkembangan Hukum

Saat ini Indonesia telah memiliki UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Perdagangan Manusia, dan berbagai undang-undang lain yang ketentuan dan normanya telah mengikuti perkembangan ilmu hukum termasuk perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Belum lagi RUU Perampasan Aset yang saat ini tengah disusun yang juga perlu antisipasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara lebih komprehensif.

Atas dasar hal-hal di atas, perlu dilakukan terobosan hukum dari ketentuan yang ada di KUHAP atau membuat UU Hukum Acara Pidana yang baru yang lebih mampu memayungi berbagai perkembangan ilmu hukum dan praktek penegak hukum di samping memberi perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum. Rencana untuk mengejar pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoika, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lintas negara lainnya juga membutuhkan pengaturan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Kebutuhan untuk mengubah KUHAP untuk tujuan efektifitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan juga perlu dipertimbangkan. Usia KUHAP yang telah mencapai 35 tahun memberikan banyak catatan dalam praktek mengenai adanya sejumlah kendala baik aturan yang tidak lengkap, tidak jelas, maupun norma yang sudah tertinggal/berubah.

Bahan Pustaka

  • UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
  • UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
  • PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  • Bahan Rakor Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan tanggal 21-23 November 2016.
  • RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
  • Restorative Justice, Philosophy to Practice; Heather Strang and John Braithwaite, Ashgate Publishing Company, 2000.
  • The Dutch Criminal Justice System; Peter JP Tak, Wolf Legal Publisher, Nijmegen, 2008.
  • Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia; Andi Hamzah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
PENULIS: GANDJAR LAKSMANA BONAPRAPTA