LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jumlah Wajib LHKPN per 30 Sept 2017 sebanyak 330.130. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 246.950, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 74,8%. Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel:

 No Instansi   Wajib Lapor Total Sudah Lapor Belum Pernah Lapor
1 Eksekutif 252.809 198.992 78,68% 53.887 21,32%
2 Legislatif 14.173 4.406 31.09% 9.767 68.91%
3 Yudikatif 19.727 18.761 94,65% 1.056 5,35%
4 BUMN/BUMD 29.277 24.113 82,43% 5.144 17,57%
Total 330.130 246.950 74,80% 69.883 21,17%

 

Data mengenai Dokumen LHKPN bisa dilihat di Aplikasi LHKPN.