LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jumlah Wajib LHKPN per 31 Desember 2016 sebanyak 301.786. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 136.730, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 45,31%. Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel:

 S  u  d  a  h    L  a  p  o  r    L  H  K  P  N
 No Instansi   Wajib Lapor Sudah Update pada Jabatan saat ini Belum Update pada Jabatan saat ini Total Sudah Lapor Belum Pernah
Lapor LHKPN
1 Eksekutif 244.357 114.438 46,83% 73.178 29,95% 187.616 76,78% 56.762 23,23%
2 Legislatif 13.960 1.520 10,89% 2.695 19,31% 4.215 30,19% 9.747 69,82%
3 Yudikatif 15.086 6.915 45,84% 6.751 44,75% 13.666 90,59% 1.425 9,45%
4 BUMN/BUMD 28.383 13.857 48,82% 9.427 33,21% 23.284 82,04% 5.116 18,02%
Total 301.786 136.730 45,31% 92.051 30,50% 228.781 75,81% 73.050 24,21%

 

Data mengenai Dokumen LHKPN bisa dilihat di Aplikasi LHKPN.