LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jumlah Wajib LHKPN per 31 Desember 2017 sebanyak 315.954. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 246.137, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 78%. Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel di bawah.

 No Instansi   Wajib Lapor Total Sudah Lapor Belum Pernah Lapor
1 Eksekutif 252.776 198.925 78,70% 53.851 21,30%
2 Legislatif 14.173 4.406 31.09% 9.767 68.91%
3 Yudikatif 19.727 18.672 94,65% 1.055 5,35%
4 BUMN/BUMD 29.278 24.134 82,43% 5.144 17,57%
Total 315.954 246.137 77,90% 69.817 22,10%
KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email pengumuman.lhkpn@kpk.go.id.