LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jumlah Wajib LHKPN per 28 Februari 2017 sebanyak 315.378. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 245.501, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 71,59%. Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel:

 S  u  d  a  h    L  a  p  o  r    L  H  K  P  N
 No Instansi   Wajib Lapor Sudah Update pada Jabatan saat ini Belum Update pada Jabatan saat ini Total Sudah Lapor Belum Pernah
Lapor LHKPN
1 Eksekutif 252.300 - - - - 198.433 78,65% 53.867 21,35%
2 Legislatif 14.141 - - - - 4.342 30,70% 9.801 69,30%
3 Yudikatif 19.702 - - - - 532 96,38% 1.060 5,38%
4 BUMN/BUMD 29.235 - - - - 24.084 82,38% 5.151 17,62%
Total 315.378 - - - - 245.501 71,59% 69.879 28,41%

 

Data mengenai Dokumen LHKPN bisa dilihat di Aplikasi LHKPN.