LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jumlah Wajib LHKPN per 31 Mei 2017 sebanyak 315.937. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 246.056, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 71,57%. Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel:

 No Instansi   Wajib Lapor Total Sudah Lapor Belum Pernah Lapor
1 Eksekutif 252.797 198.888 78,67% 53.909 21,33%
2 Legislatif 14.144 4.378 31% 9.768 69%
3 Yudikatif 19.715 18.656 94,63% 1.059 5,37%
4 BUMN/BUMD 29.281 24.134 82,42% 5.147 17,58%
Total 315.937 246.056 71,75% 69.883 28,25%

 

Data mengenai Dokumen LHKPN bisa dilihat di Aplikasi LHKPN.