lhkpn 0

LHKPN

KPK dapat memonitor tingkat kepatuhan para wajib lapor LHKPN tersebut. KPK mendefinisikan tingkat kepatuhan LHKPN sebagai persentase dari jumlah wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN baik Formulir LHKPN Model KPK-A ditambah dengan wajib lapor yang telah memutakhirkan LHKPNnya (Formulir LHKPN Model KPK-B) terhadap jumlah seluruh wajib lapor.

LHKPN

Pelaporan Harta Kekayaan

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mulai diberlakukan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang No. 28 tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum lahir KPK dan bahkan sebelum KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat Negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan , jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari hasil korupsi.

Bahkan kewajiban melaporkan harta kekayaan pertama kali berasal dari umat Islam, yakni jaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M). Pada masa kekhalifahan Umar, beliau memerintahkan agar seluruh pekerja dan pejabat di dalam pemerintahannya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.

Filosofi Pelaporan Harta Kekayaan

Mengapa seorang Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik harus melaporkan harta kekayaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menengok jauh ke belakang pada masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab. Umar bin Khatab mewajibkan para Gubernurnya untuk mencatatkan kekayaannya saat dilantik dan saat mengakhiri masa jabatannya. Hal ini agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan.

Sampai saat ini filosofi pelaporan harta kekayaan di berbagai penjuru dunia relatif masih tidak berbeda dengan di jaman Khalifah Umar tersebut. Menurut OECD, laporan harta kekayaan menyediakan informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, saudara dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Peran LHKPN dalam upaya pencegahan maupun penindakan TPK

Dengan filosofi pelaporan kekayaan seperti tersebut di atas, maka LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan. Peran pencegahan LHKPN lahir dari proses pelaporan yang dilakukan pejabat publik. Dengan melaporkan harta kekayaannya maka pejabat publik diharapkan akan merasa dimonitor sehingga akan berpikir beberapa kali apabila akan melakukan kejahatan korupsi.

Di sisi lain pelaporan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan kekayaan PN berasal dari sumber yang tidak sah atau terdapat potensi konflik kepentingan.

Verfikasi terhadap LHKPN

Dalam konteks meningkatkan kepercayaan publik maka LHKPN perlu dilakukan verifikasi secara administratif dan secara substansi isi laporan. Pemeriksaan administratif untuk melihat kelengkapan dokumen pendukung, sementara pemeriksaa susbtantif diantaranya untuk mengetahui kewajaran kepemilikan harta.

Sehingga apabila LHKPN seorang Penyelenggara Negara tidak terdapat dalam aplikasi ini http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn, tidak berarti bahwa yang bersangkutan pasti belum melaporkan LHKPN-nya.